GRESIK, Berita Utama– Kendati pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Gresik 2022-2042 sudah dimulai sejak 2022 lalu, kenyataannya hingga saat ini belum disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Penyebabnya, persetujuan substansial ranperda tersebut masih nyantol.
Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik yang membahas Ranperda tentang RTRW Gresik 2022-2042, M Syahrul Munir menyatakan, kelanjutan dari ranperda tersebut di tangan eksekutif yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Gresik.
“Sudah menjadi urusannya Bappeda. Pekerjaan pansus sudah selesai dan sudah diserahkan ke pimpinan dewan. Terakhir pembahasan lintas sektor ranperda tersebut Januari lalu,” beber Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Kamis (13/07/2023).
Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Gresik, Dian Palupi Chrisdiani kepada awak media menjelaskan, ranperda tersebut telah berada di meja Direktorat Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Republik Indonesia sejak pekan lalu.
“Posisi sudah di Pak Dirjend (Kementerain ATR/BPN). Semoga dalam waktu dekat sudah bisa diparipurnakan (untuk pengesahan-red) di DPRD Gresik,” jelas Dian.
Dijelaskan, ranperda tersebut akan diberikan persetujuan subtansi atas RTRW Kabupaten Gresik 2023-2043. Namun Dian menyebut, masih ada kemungkinan ada revisi.
“Namun hanya penyempurnaan minor saja,” tutup dia.
Komentar telah ditutup.
