BOJONEGORO – Beritautama.co – Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (25/05/2022). Hal ini dilakukan untuk konsolidasi serta memambah kapasitas SDM pendamping PKH.
Bupati Bojomegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya mengatakan, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah melakukan berbagai cara. Di antaranya ada yang sifatnya pendampingan dan ada yang sifatnya pemberdayaan. Maka salah satu tugas PKH adalah bagaimana KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mampu memiliki kekuatan.
“Namun jangan sampai tenaga pendamping PKH melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Jangan sampai mengambil hak warga yang seharusnya diberikan,” ucap Dr. Hj. Anna Mu’awanah.
Bupati Anna juga menjelaskan, untuk mewujudkan itu diperlukan adanya mutasi secara berkala tempat dan rolling (rotasi kerja) agar saling memberikan pemahaman dan pengetahuan dengan yang lain. Selain itu, dapat mengidentifkasi dan sebagai langkah mitigasi dini.
“Dan perlu diperhatikan data itu adalah hal yang sangat penting, petugas yang telah ditunjuk tidak boleh sembarangan mengeluarkan data KPM tersebut,” terang Dr. Hj. Anna Mu’awanah.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pendamping PKH yang sudah bekerja keras mengentaskan kemiskinan. Bupati Anna berharap SDM pendamping PKH terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja secara santun, integritas, dan profesional.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bojonegoro Arwan menyampaikan, peserta pelaksanaan koordinasi program PKH sebanyak 201 peserta. Terdiri dari Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, Administrator Pengelolaan Data (APD), dan Pendamping PKH Kabupaten Bojonegoro.
Arwan memaparkan, kegiatan untuk meningkatkan kinerja SDM PKH Kabupaten Bojonegoro untuk lebih SIP (Santun, Integritas, dan Profesional). Serta semakin bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro dalam hal membangun keluarga sejahtera, cerdas, dan sehat menuju Bojonegoro yang energik dan produktif.
Selain itu, para pendamping desa diharapkan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan lain yakni menjalin sinergi sebagai upaya menyelesaikan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program.
“Perkembangan jumlah SDM PKH di Kabupaten Bojonegoro antara lain jumlah SDM per Mei 2022 sebanyak 201 orang. Dengan perincian korkab 3 orang, APD 4 orang, dan pendamping sosial 194 orang,” ungkap Arwan.
Sementara untuk periode Januari–Mei, ada penambahan 1 SDM PKH dan 1 SDM PKH yang mengundurkan diri. Dengan melihat jumlah pendamping PKH sebanyak 194 orang sedangkan jumlah KPM sebanyak kurang lebih 59 ribu 68 KPM yang dirasa kurang mencukupi. Maka di Kabupaten Bojonegoro masih membutuhkan penambahan 21 orang pendamping desa untuk mencukupi rasio pendampingan tersebut.
Sementara untuk jumlah penerima KPM tahap I pada bulan November, Desember tahun 2021, dan Januari 2022 sebanyak 63.718 KPM dengan realisasi nilai Rp43, 852 miliar, tahap II Februari, Maret, dan April 2022 sebanyak 59.608 KPM dengan jumlah realisasi Rp41,246 miliar.
Selain itu, adapun jumlah ketua kelompok PKH ada 2.178 orang, jumlah KPM graduasi tri wulan I tahun 2022 yakni bulan Januari dan Maret sebanyak 166 KPM dengan perincian graduasi karena mampu atau mandiri sebanyak 11 KPM dan graduasi karena alami sebanyak 155 KPM.
Arwan juga menambahkan bahwa bersinergi dengan PKH dan program jaminan sosial lanjut usia atau PKH Plus yang besumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.475 lansia penerima bantuan di tahun 2022 dengan jumlah bantuan sebesar Rp2 juta per tahun untuk masing-masing lansia.
“Selain itu, ada program jaminan sosial lanjut usia atau PKH Plus yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.475 lansia penerima bantuan di tahun 2022. Dengan jumlah bantuan sebesar Rp2 juta untuk masing-masing lansia,” pungkasnya. (san/zar)
