GRESIK, Berita Utama – Kendati gedungnya megah dan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pantura, tetapi RSUD Ibnu Sina terancam kolaps. Setiap bulannya harus tekor sekitar Rp 1,7 miliar imbas klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan tidak semuanya dibayar karena mengacu ke 141 diagnosa penyakit yang tak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Realitas tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Gresik dengan Direksi RSUD Ibnu Sina yang membedah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 sekaligus evaluasi untuk perbaikan di tahun 2025.
“ Manajemen RSUD Ibnu Sina minta dukungan tambahan anggaran di Perubahan APBD (P-PAPD) tahun 2025 sebesar Rp 15 miliar . Karena managemen RSUD Ibnu Sina sedang mumet dengan kondisi keuangannya,”ungkap Wakil Ketua Komisi IV, Pondra Priyo Utomo setelah memimpin rapat, Rabu (11/06/2025).
Dijelaskan, sejak pengetatan rujukan oleh BPJS Kesehatan dengan 144 diagnosa penyaklit yang tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit, maka tidak seluruh klaim dari RSUD Ibnu Sina dibayar oleh BPJS Kesehatan. Padahal, pelayanan kepada pasien sudah semua dijalankan
“ Posisi keuangan RSUD Ibnu Sina terpuruk. Hampir setiap bulan kekurangan keuangan sebesar Rp 1,7miliar,”imbuh dia.
Selain itu, RSUD Ibnu Sina harus mengembalikan klaim atas layanan hemofilia sejak Tahun 2017-2021 sebesar Rp 4,9 miliar,”papar Pondra.
Namun, penjelasan direksi RSUD Ibnu Sina bahwa refund sudah diangsur selama 6 bulan mulai Januari – Juni tahun 2025.
“Dan sudah lunas di tahun ini,”tukas dia.
Di sisi lain, ada beberapa peruusahaan yang belum membayar kewajibannya ke RSUD Ibnu Sina sehingga menjadi piutang yang masih sulit ditagih.
“Piutang PT Wijaya Karya sebesar 11 juta dan PT Bejana Baja Rp 300 juta. Managemen RSUD Ibnu Sina sudah mengirim surat tagihan karena kantor perusahaannya ada di Gresik tetapi secara administrasi di Jakarta. Piutang sejak tahun 2024 lalu,”ulas Pondra.
Karena kondisi keuangan yang sedang terpuruk, sambung Pondra, maangemen RSUD Ibnu Sina meminta tambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar pada P-APBD 2025 ini.
“Alasannya untuk mengisi gedung yang baru supaya bisa segera beroperasi,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
