GRESIK, Berita Utama– Berbagai sorotan tajam diberikan fraksi-fraksi di DPRD Gresik terkait rancangan APBD (R-APBD) Gresik tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 3,8 triliun. Seperti Fraksi Gerindra yang memberikan saran maupun masukan agar ada perbaikan karena target pendapatan asli daerah (PAD) di APBD Tahun 2024 yang tidak tercapai sehingga menjadi bukti ketidakseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam menaikkan pendapatan daerah.
“Pertanyaan kami, inovasi apa yang dilakukan agar realisasi pendapatan daerah bisa tercapai? . Mohon penjelasan?,”tukas Muchammad Zaifuddin yang membacakan pemandangan umum (PU) F-Gerindra terkait nota R-APBD Gresik tahun 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (20/11/2024)
Pada konteks lokal taxing power, sambung dia, Undang –undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk memperkuat basis-basis PAD, baik bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah.
“Penguatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Seperti restruktusralisasi jenis pajak, munculnya basis – basis pajak daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi. Untuk melaksanakan local taxing power ini, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mencapai hal tersebut,”tanya dia.
PAD dalam draft R- APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp 1, 5 triliun, lanjut dia, setidaknya menjadi tolak ukur perbaikan kinerja pemerintah daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“ Banyak potensi potensi pendapatan yang seharusnya bisa dilakukan untuk menaikkan pendapatan daerah. Misalnya, menghidupkan kembali Tim Mentari untuk menjemput bolaterkait pajak daerah. Sekarang yang kami tahu, tidak ada Tim Pajak Daerah yang datang ke pemilik usaha. Mohon penjelasan,”pintanya.
Tapping box pajak restoran dan rumah makan, sambung Zaifuddin, jika semuanya ada tapping box, maka lebih aman dari kebocoran pajak. Begitu juga terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pihaknya mempertanyakan adakah tim percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
“Dan sektor pendapatan pajak dan restribusi apa saja yang sudah menggunakan ETPD. Membentuk Satgas Galian C sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena dari ratusan tambang Galian C hanya ada sekitar 30 usaha tambang yang ada izinnya. Mohon penjelasannya,”harap dia.
Terkait banyaknya perusahaan yang mensyaratkan agar calon pekerja terdaftar sebagai Peserta BPJS agar ditertibkan pemerintah.
“Karena ini banyak menyalahi Perundang –Undangan. Apa langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Mohon penjelasan,”harap dia.
Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas, F- Gerindra merekomendasikan untuk memberikan pelatihan senyum sapa.
“Supaya ramah kalau melayani masyarakat yang tertimpa musibah,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
