BOJONEGORO – Beritautama.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bojonegoro (ABB) melakukan aksi turun jalan pada Rabu (20/04/2022) kemarin. Dalam aksi kali ini, ABB membawa sejumlah tuntutan, di antaranya yakni terkait ketidakjelasan regulasi pemindahan pedagang pasar kota Bojonegoro menuju pasar wisata.
Koordinator Aliansi BEM Bojonegoro (ABB) M. Rifka Arif Syahrizal menuturkan bahwa aksi kali ini di samping membawa isu nasional terkait menolak kenaikan BBM serta bahan pokok juga membawa isu daerah Bojonegoro, yakni ketidakjelasan relokasi pedagang pasar kota menuju pasar wisata.
“Dulu melalui audiensi mediasi dan negosiasi di hadapan Komisi B DPRD Bojonegoro, dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro telah menyampaikan beberapa kali bahwa tidak ada pemindahan Pasar Kota Bojonegoro,” ucap Rifka Arif Syahrizal.
Kemudian, lanjut Rizal, pedagang Pasar Kota Bojonegoro bersama PKL sekitar pasar kota memperoleh sosialisasi terkait pemindahan mereka ke pasar wisata oleh sekda, namun dalam pertemuan itu pedagang dan PKL tidak menghendaki dipindah.
Namun setelah itu, dalam rapat pimpinan ketua dan anggota DPRD Bojonegoro bersama dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro serta pedagang pasar kota Bojonegoro dan pedagang Pasar Banjarejo 1, dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro tetap pada keputusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin merelokasi pedagang pasar kota Bojonegoro ke pasar wisata.
“Bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan sejak awal oleh dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro bahwa dinas perdagangan dan usaha mikro tidak akan memindah pasar kota Bojonegoro,” tutur Rizal.
Rizal menegaskan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya mengambil kebijakan yang pro pedagang.
“Suara rakyat suara Tuhan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengaku akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan dari ABB baik isu nasional maupun isu daerah.
“Kami akan menampung aspirasi dari mahasiswa untuk selanjutnya kami sampaikan ke pihak yang terkait. Tentu DPRD mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan sebaliknya akan membela rakyat jika kebijakan pemerintah merugikan masyarakat,” pungkas Abdullah Umar. (han/zar)
