GRESIK, Berita Utama- Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Gresik tahun 2025-2029 diharapkan memiliki dampak atau impact yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Gresik yang membahas Ranperda RPJMD Gresik 2025-2029 akan fokus memelototi dengan keterbatasan waktu yang diberikan hanya sebulan ini.
“Ada tiga hal yang kita kerjakan untuk opsi permasalahan silang sengkarut di Kabupaten Gresik. Kita tidak ingin Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Gresik tahun 2025-2029 hanya menjadi dokumen bagi kepala daerah sebagai back up legalitas. Tetapi, dokumen RPJMD ini lebih holistik dengan memunculkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Sehingga kebijakan yang dilakukan kepala daerah berdampak perubahan lebih baik ke masyarakat,”tegas Ketua Pansus I DPRD Gresik, Imron Rosyadi dengan nada serius, Senin (02/06/2025)
Selain itu, Pansus I tidak ingin banyak muncul ragam program yang tidak ada impact ke masyarakat. Sebaliknya, Perda RPJMD Gresik tahun 2025-2029 menjadi dokumen penyempurnaan dari kerja-kerja politik yang telah dilakukan oleh kepala daerah di periode sebelumnya.
“Semoga, dokumen RPJMD Gresik tahun 2025-2029 menyadi penyempurna program baik yang sudah dilakukan oleh bupati di periode sebelumnya. Kan, kepala daerah saat ini menjabat di periode kedua,”imbuh dia.
Draf dokumen Ranperda 2025-2029 diharapkan menjadi pemantik bagi partisipasi publik. Sehingga, warga Gresik bisa membaca dan telah mengetahui dalam penyusunan program tahunan yang bakal dibreak down dari RPJMD Gresik tahun 2025-2029.
“Dokumen ini tak hanya serius dibahas oleh stakeholder, tetapi membuka pintu masuk bagi partisipasi public,”tandasnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Gresik dr Asluchul Alif ketika membacakan jawaban bupati atas pemandangan fraksi terhadap RPJMD Gresik tahun 2025-2029 menegaskan mengapresiasi dorongan fraksi –fraksi agar perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut, benar-benar berpihak pada rakyat, mengangkat derajat kaum miskin, memperluas lapangan kerja, dan menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah.
“Dokumen RPJMD telah kami susun berdasarkan prinsip inklusivitas dan berkeadilan, melalui proses musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Fokus utama diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan indeks kesejahteraan, penurunan ketimpangan, serta pemberdayaan ekonomi desa dan kawasan,”papar dia.
Ditambahkan, pihaknya menyadari pentingnya percepatan penurunan pengangguran dan peningkatan daya saing angkatan kerja. Maka, pemerintah telah menyusun strategi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan target mencapai 70,17% (dan penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga kisaran 3,9% di tahun 2030.
“Di sektor pendidikan, kami menargetkan peningkatan ratarata lama sekolah menjadi 11,25 tahun serta penguatan literasi digital melalui program smart school dan kolaborasi dengan platform belajar daring,”ucap dia.
Pihaknya juga menyambut baik F-PKB DPRD Gresik yang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pesantren.
“Pemerintah menyambut baik hal ini dan telah mencantumkan program strategis seperti pengembangan inkubasi bisnis berbasis pesantren, pelatihan santri prakerja, serta fasilitasi akses permodalan syariah. Kami juga berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dalam pembangunan karakter masyarakat gresik, serta memperkuat kelembagaan TPQ, madin, dan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
