GRESIK, Berita Utama- Ratusan lembaga pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sederajat se-Kabupaten Gresik harus bersiap gigit jari. Sebab, pengajuan hibah untuk pembangunan fisik yang telah masuk dalam APBD Gresik tahun 2023 sangat berpotensi tidak cair. Hal tersebut diamini oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada awak media, Selasa (21/11/2023).
“Kalau menilik dari tehnis dan sisa waktu yang tersedia, rasanya agak berat (bisa cair-red). Makanya, hasil rapat kemarin (20/11), Dinas Pendidikan (Dispendik) dan OPD (organisasi perangkat daerah-red) yang lainya, kita minta bikin time line untuk tahapan realisasi sampai dengan tehnis pelaksanaan di lapangan,”ujar dia.
Nurhamim yang langsung memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Gresik mengundang Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik dan Bagian Hukum Pemkab Gresik serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik mengakui ada penjelasan posisi keuangan di kas daerah.
Dimana penjelasan dari Sekretaris BPPKAD Gresik, Yazid bahwa posisi keuangan di kas daerah sebear Rp 270 miliar . Rinciannya, anggaran sebesar Rp 200 miliar berasal dari dana pusat yang pengunaannya tak bisa diotak atik. Kemudian, dana sebesar Rp 30 miliar berada di bendahara OPD se- Kabupaten Gresik. Sehingga, ada dana sebesar Rp 40 miliar yang tersedia di kas daerah.
Dalam rapat kerja juga dipaparkan lembaga pendidikan yang bakal menerima hibah pembangunan fisik. Rinciannya, lembaga PAUD sebanyak 495 lembaga dengan anggaran sekitar Rp 24 miliar. Kemudian, SD/MI sebanyak 79 lembaga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar. Sementara untuk SMP/MTs sebanyak 45 lembaga sebesar Rp3, 9 miliar.
Sedangkan hibah bentuk barang untuk 112 lembaga PAUD sebesar Rp 4,3 miliar. Lalu, 22 lembaga SD/MI sebesar Rp 1,4 miliar dan 16 lembaga SMP sederajat sebesar Rp 1,1 miliar. Total Rp 40,3 miliar.
Politisi Partai Golkar tersebut mengakui, Pemkab Gresik masih memiliki kewajiban untuk membayar kontraktor yang telah melaksanakan proyek infrastruktur. Sebaliknya, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah. Sehingga, problem defisit sudah berada di depan mata. Meskipun ada potensi PAD besar belum cair dari sewa tanah dan bangunan yakni hak pengelolaan lahan (HPL) tanah reklamasi dari PT Petrokimia Gresik (PG) yang nilainya diatas Rp 100 miliar di tahun 2023 ini.
“Makanya, yang perlu di –fixed- kan dengan membuat time line. Selanjutnya, kita cari opsi sumber dana lainya. Masak gini saja yo pakai diajari toh. Lha kalau disikapi dengan model normatif ae yo repot. Kami sudah kehabisan kata-kata,”selorohnya.
Menurutnya, harus segera dibreak down peta potensi pendapatan untuk problem solving dimana pemangku kebijakan harus bermodal Akselerasi, Kolaborasi, Inovasi dan Komitmen (AKIK )
“AKIK itu istilah saya. Grand desain tata kelola keuangan Gresik butuh perhatian khusus. Kalau mau diselesaikan di 2024,”tegas dia.
Dalam rapat kerja, Dispendik Gresik mengaku gamang dalam mekanisme pencairannya antara swakelola dan kontraktual yang dikerjakan pihak ketiga meskipun kesepakatan awal yakni swakelola. Namun, rapat disepakati Dispendik harus memastikan realisasi usulan program hibah tersebut pada rapat lanjutan Rabu (22/11/2023) ini.
Komentar telah ditutup.
