GRESIK, Berita Utama – Ancaman krisis fiskal Kabupaten Gresik di tahun 2023 sudah di depan mata. Untuk itu, Pemkab Gresik bersama DPRD Gresik tengah melakukan antisipasi sejak dini. Sebab, banyak kegiatan atau program yang diestimasi tak bisa dilaksanakan apabila tidak ada peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Bahkan, estimasinya nominalnya mencapai sebesar Rp 467,1 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik membahas efisiensi anggaran tahun 2023 di gedung DPRD Gresik.
“Secara keseluruhan, ada kekurangan pendapatan di APBD Gresik diestimasi segitu. Tapi, pembahasan detail nanti pada pembahasan perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023,” ungkap Anggota Banggar DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Kamis (16/02/2023).
Sedangkan antisipasi dini yang sudah disepakati Banggar dan Timang yakni efesiensi dengan mengurangi sebanyak 30 % anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah ditetapkan dalam APBD Gresik tahun 2023. Hal ini dalam rangka penyesuaian dana alokasi umum (DAU) spesifik dan pembayaran kewajiban pelaksanaan pekerjaan tahun 2022.
“Hanya pergeseran anggaran tidak mengubah pagu. Kalau mengubah pagu, nanti di PAPBD 2023. Karena APBD merupakan peraturan daerah (Perda). Kami mendukung strategi efisiensi belanja di OPD untuk antisipasi krisi fiskal secara dini,” imbuh dia.
Dijelaskan Ketua FPKB DPRD Gresik ini, paparan yang disampaikan Timang yakni postur APBD Gresik tahun 2023, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 3,87 trilyun. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 4.08 trilyun. Sehingga, ada defisit sebesar Rp 208 miliar.
Defisit ditutup dari sisa lebih pengunaan anggaran (Silpa) yang diestimasi sebesar Rp 231 miliar. Kemudian pinjaman untuk penyertaan modal Perumda Giri Tirta sebesar Rp 45 miliar. Ada selisih sekitar Rp 23 miliar yang digunakan untuk cicilan pembayaran hutang. Dengan demikian, silpa tahun berjalan Rp 0.
Namun, ada 9 poin yang perlu ditindaklanjuti di APBD Gresik tahun 2023. Pertama, alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tertera dalam Perpres 130 tahun 2022 tentang rincian APBN. Maka, anggaran PPPK di Gresik harus disiapkan sebesar Rp 51,6 miliar untuk 3.234 orang.
“Ini penugasan yang harus disediakan dalam APBD 2023 ini, Karena ada rekrutmen PPPK di tahn 2023. Sedangkan anggaran yang sudah kita siapkan baru Rp 16 miliar,”tukas dia.
Kedua, pembayaran atas kewajiban pekejaan yang selesai tahun 2022 sebesar Rp 13.5 miliar. Lalu,kewajiban pembayaran pekerjaan yang melampaui tahun 2022 atau perpanjangan waktu sebesar Rp 8 miliar.
“Dari efesiensi sudah bisa untuk yang ini,”terang Syahrul.
Poin lain, Silpa RSUD Ibnu Sina yang terpakai di tahun 2022 sebesar Rp 38,7 miliar. Pengalokasian belanja yang bersumber dari sisa dana spesifik sebesar Rp 63,5 miliar. Juga estimasi Silpa APBD Gresik tahun 2022 yang terlalu tinggi mencapai Rp 231 miliar. Selain itu, pengalokasian 40 % belanja Pemilu sebesar Rp 51,8 miliar. Kemudian, reward atlet Porprov sebesar Rp 7,9 miliar dan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) sebesar Rp 800 juta.
“Jadi, total ada anggaran sebesar Rp 467,1 miliar yang nantinya perlu dicarikan solusi dalam perubahan. Dari efisiensi sudah terkumpul Rp 73 miliar. Sisanya sebesar Rp 394 miliar dibahas dalam PAPBD 2023 ,”tandasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Banggar lainnya, Abdullah Hamdi. Dalam paparan Timang Pemkab Gresik, alokasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Gresik tahun 2023 sebesar Rp 904 miliar.
“Itupun sudah ditetapkan kegunaanya untuk PPPK sebesar Rp 51,6 miliar. Lantas, pendidikan sebesar Rp 54, 2 miliar, kesehatan sebesar Rp 54,8 miliar, pekerjaan umum sebesar Rp 7,6 miliar dan kelurahan sebesar Rp 5,2 miliar. Jadi, total yang sudah diploting sebesar Rp 780,4 miliar,”cetus dia.
Strategi yang diambil oleh Timang Pemkab Gresik melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2023 (P-APBD) Gresik tahun 2023 yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pekerjaan yang selesai tahun 2022 sebesar Rp 13.5 miliar dan kewajiban pembayaran pekerjaan yang melampaui tahun 2022 atau perpanjangan waktu sebesar Rp 8 miliar serta mengalokasikan anggaran PPPK di Gresik seharusnya sebesar Rp 51,56 miliar untuk 3.234 orang. Totalnya, sebesar Rp 73,1 miliar.
“Kita memang mendorong Pemkab Gresik segera membayar ke rekanan. Karena kasihan, rekanan pembiayaan dalam melaksanakan pekerjaan juga hutang ke bank. Dijanjikan oleh Pemkab Gresik akan dibayar akhir bulan ini,”tandas dia.
Timang Pemkab Gresik, sambung Hamdi, juga mengidentifikasi kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan ataupun pembiayaannya dengan pinjaman di PABD Gresik sebesar Rp 394 miliar.
Adapun belanja yang dikurangi untuk anggaran mendahului PAPBD Gresik tahun 2023 yakni efesiensi dengan mengurangi sebanyak 30 % anggaran di OPD. Ada 5 item yang dilakukan efesiensi yakni anggaran belanja alat tulis kantor (ATK), anggaran perjalanan dinas biasa (maksimal 2 orang) dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di hotel (di dalam maupun luar kota).
Selain itu, efesiensi dalam pengadaan makan dan minum (mamin), efesiensi belanja modal seperti meja kursi, PC, kendaraan dinas dan lainnya.Terakhir, efesiensi kegiatan yang pelaksanaannya bisa ditunda.
Sedangkan yang tidak dilakukan efesiensi yakni gaji, tunjangan dan honorarium non ASN. Lalu, bayar telpon, air dan internet. Kemudian, belanja pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dari DAU spesifik yang sudah dilaporkanke Bagian Pemerintahan.
“Kegiatan yang bersumber dari dana spesifik, baik DAK, DAU spesifik, DBHCT, dan DBH Propinsi. Juga tidak mengurangi program prioritas daerah yang tertuang dalam nawa karsa,”jlentrehnya.
Dari efisensi tersebut terkumpul sebesar Rp 59,3 miliar dengan rincian dari efesiensi opersional yakni ATK, perjalanan dinas, mamin dan cetak sebesar Rp 45 miliar. Sedangkan dari pengurangan belanja fisik sebesar Rp 14,3 miliar.
“Hasil efesiensi digunakan sementara untuk PPPK sebesar Rp 37,7 miliar, pembayaran atas kewajiban pekerjaan yang selesai tahun 2022 sebesar Rp 13.5 miliar dan kewajiban pembayaran pekerjaan yang melampaui tahun 2022 atau perpanjangan waktu sebesar Rp 8 miliar,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
