GRESIK – Beritautama.co – Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik bakal menuntaskan rehab ruang kelas yang telah didanai dalam APBD 2021. Kontraktor yang mengerjakan proyek rehab SMPN 24 Gresik telah diputus kontrak dan dijatuhi sanksi blacklist. Sebab, tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.
Kepala Disdik Pemkab Gresik S Hariyanto kepada wartawan, Senin (28/02/2022) mengatakan, pekerjaan SMPN 24 yang berada di Desa Dungus Kecamatan Cerme dalam APBD 2021 kemarin baru sampai progres 85 persen. Sedangkan waktu surat perintah kerja (SPK) sudah habis dan memilih putus kontrak.
“Ya kami blacklist karena pekerjaan tidak selesai sesuai,” ucapnya.
Kendati demikian,, pihaknya tidak membiarkan rehab sekolah itu mangkrak. Sisa pekerjaan rehab SMPN 24 itu, akan dilanjutkan tahun 2022 ini.
“Nanti akan kami PL (penunjukan langsung) ke rekanan karena nilai pekerjaan tidak besar sehingga tidak perlu lelang,” imbuh dia.
Menurutnya, pekerjaan rehab SMPN 24 itu tinggal menyisakan pekerjaan sedikit. Sebab, progres sudah mencapai 85 persen. Namun sangat disayangkan rekanan tidak mampu menyelesaikan tepat waktu.
Selain melanjutkan rehab SMPN 24 itu, Disdik Gresik tahun 2022 ini juga melanjutkan untuk merampungkan kebutuhan ruang kelas layak. Dari 389 SDN dan 35 SMPN, ternyata 90 persennya membutuhkan perbaikan. Namun kekuatan APBD tidak mampu untuk menyelesaikan dalam satu tahun anggaran.
Pendataan Dinas Pendidikan Gresik di akhir 2021 kemarin, tercatat setidaknya 399 sekolah butuh perbaikan. Namun jumlah itu tidak mencakup satu sekolahan. Melainkan satu sekolah hanya satu atau beberapa ruangan.
Untuk merampungkan ruang kelas layak itu diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 300 miliar. Untuk tahun 2022 ini, Disdik menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk rehab gedung SD dan SMP. Karena masih banyak, Disdik memprioritaskan kondisi ruangan yang rusak berat lebih dahulu. “Kami petakan, tetap melalui tahap verifikasi lapangan juga,” tuturnya.
Haryanto mengaku berupaya agar permasalahan sekolah yang perlu perbaikan dengan melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran serta mengandeng perusahaan melalui coorporate social responbility.
“Kami juga meminta dukungan dari DPRD Gresik agar perusahaan mengeluarkan CSR-nya untuk perbaikan sekolah,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
