GRESIK- beritautama.co- Eker-ekeran masih terjadi antara KONI Gresik, Askab PSSI dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik. Untuk itu, Komisi IV DPRD Gresik mengundang ketiganya dalam rapat kerja di gedung dewan, Senin (23/05/2022).
Pemicunya, alokasi dana untuk Askab PSSI Gresik dari KONI Gresik dirasa sangat minim untuk memajukan prestasi olahraga khususnya sepakbola. Yakni, dipatok hanya sebesar Rp 175 juta setahun dari total hibah dalam APBD Gresik tahun 2022 sebesar Rp 5 miliar. Padahal, anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk pembinaan yang diestimasi sebesar Rp 2,3 miliar setahun.
Selain itu, mereka keluhkan tagihan dari Disparekrafbudpora Gresik untuk sewa lapangan Gelora Joko Samudero (Gejos) dalam eksebisi piala Bupati Gresik sebesar 12 juta yang belum dibayar oleh Askab PSSI Gresik. Juga di cabang olahraga lainnya dengan total keseluruhan sebesar Rp 30 juta.
Realitas tersebut membuat geram Anggota Komisi IV, Jumato. Sebab, Komisi IV baru menggelar hearing sebulan lalu dengan KONI Gresik maupun Disparekrafbudpora Gresik yang menegaskan untuk atlit dari cabor yang latihan di Gejos tak dipungut bayar sewa. Selain itu, banyak partisipasi dari pihak ketiga tidak dilaporkan oleh cabor.
“Saya minta kejujuran. Karena ada oknum nakal. Membuat even dapat bantuan dari pihak ketiga tidak dilaporkan ke kami. Padahal, kami hanya meminta laporan saja. Tetapi belum diberikan,”papar politisi PDIP dengan nada tinggi.
Ditambahkan anggota DPRD Gresik sudah 4 periode ini, ketika bantuan atau partisipasi dari pihak ketiga dilaporkan secara transparan, akan terbuka anggaran yang diperoleh ditambah dengan hibah dari KONI. Dan dewan akan bisa menilai tingkat kerasionalannya.
“Yang penting kejujuran. Jangan sampai kuitansi di perusahaan yang menyumbang ada, tapi laporannya di KONI maupun cabor tidak ada,”tandas dia.
Jumanto tak mempermasalahkan anggaran Askab PSSI Gresik untuk pelatihan wasit dan digratiskan meskipun pengakuannya dari Askab PSSI Gresik ada 30 wasit yang biaya sendiri untuk pelatihan.
“Anggaran pelatihan wasit, silahkan. Tujuannya kalau benar-benar untuk pelatihan. Bukan membeli buku-buku atau sewa-sewa,”cetus dia.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Atek Ridwan menilai porsi anggaran untuk Askab PSSI Gresik sangat kecil. Padahal, masyarakat menakar prestasi sepakbola ketika klub di daerah bisa berlaga di Liga 1.
“Masyarakat tidak mau tahu. Di saat prestasi sepakbolo tidak berlaga di Liga 1, maka dianggap jeblok. Askab PSSI juga dianggap jeblok karena gagal melakukan pembinaan bibit pemain muda. Saya minta anggaran Askab PSSI rasional,”paparnya.
Solusi diberikan Anggota Komisi IV, Khoirul Huda agar hibah untuk Askab PSSI Gresik dari APBD Gresik diberikan secara langsung tanpa melalui KONI Gresik. Dan pengajuan proposal kegiatannya bisa diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Gresik tahun 2022.
“Tapi, waktunya sangat terbatas kalau pengajuannya melalui PAK. Bisa hibah langsung ke Askab PSSI tanpa melalui KONI,”tukas dia.
Namun, kecaman datang dari Anggota Komisi IV, Taufiqul Umam yang menilai Askab PSSI hanya melakukan pembunaan di tingkat kabupaten. Belum menyentuh hingga ke desa-desa. Selain itu, perencanaan anggaran untuk kegiatan tak matang.
“Mestinya, sejak awal mengajukan proposal rencana kerjanya. Nanti, bisa dikawal oleh Anggota Komisi IV yang masuk dalam badan anggaran,:”tukas dia.
Menanggapi berbagai sorotan Komisi IV DPRD Gresik, Ketua Askab PSSI Gresik Rofiki mengatakan pihaknya siap melaksanakan transparasi anggaran dan akan melakukan hal itu dalam perubahan proposal.
“Jika meminta transparasi, realisasi kebutuhan PSSI tahun ini akan kami lakukan. Sebab banyak sekali kegiatan. Harapan kami tak hanya di PAPBD saja. Kalau bisa setiap tahunnya. Kita masih butuh anggaran untuk pembinaan mulai SSB. Ada juga sepak bola wanita dan kompetisi internal. Sekarang untuk pembinaan KU 15 masih dipegang Disparekrafbudpora Termasuk anggarannya dialihkan ke kita,”tukas dia.
Pihaknya mengajujan permintaan anggaran sebesar Rp. 2,3 miliar dirasa fix, mengingat dengan kebutuhan PSSI. Kalau disetujuai dalam PAK APBD Gresik 2022, penyerapannya sangat mepet, maka anggaran yang diajukan sebesar Rp.1,3 miliar sangat realistis.
Sedangkan Kepala Disparekrafbudpora Gresik Sutadji Rudi mengatakan, tagihan sewa lapangan Gejos bisa saja dihapus tetapi Askab PSSI dan cabor lainnya harus membuat surat penghapusan utang atau dispensasi ke Bupati.
“Tagihan pada PSSI sebesar Rp 12 juta. Ini berdasrkan Perda 11 tahun 2015.Tagihan itu. Biaya sewa untuk pertandingan sepakbola eksebisi Piala bupati. Setiap even sebesar Rp 250 ribu untuk sewa lapangan. Kalau bupati menghapus monggo saja,”tandas dia.
Sutadji Rudi juga mengaku pusing. Sebab, pada tahun 2021, ada dana perawatan lapangan Gejos dari bantuan PT Smelting. Sedangkan tahun 2022 ini, sudah tak ada bantuan lagi.” Tahun ini, kami pusing untuk perawatan lapangan Gejos,”pungkas dia.
