GRESIK, Berita Utama – Keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan kontribusinya dalam pemerintahan hingga tingkat desa. Untuk itu, pemuda harus berkontribusi dalam proses politik. Sebab, pemilihan kepala desa (Pilkades) ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah proses politik. Ketika pemuda yang terlibat dan mengawal proses politik tersebut, maka kebijakan politik juga berpihak ke pemuda.
Untuk itu, Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Gresik, Pondra Priyo Utomo menargetkan sebanyak 1.700 kader akan mengisi seluruh struktur hingga tingkat ranting untuk menguatkan peran pemuda dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan berpihak ke pemuda.
“Kami kemarin sudah menyusun struktur di tingkat DKC Garda Bangsa Gresik sebanyak 30 kader. Nanti di DKAC (Dewan Koordinasi Anak Cabang) minimal 7 kader. Dan di tingkatan ranting ada minimal 5 kader. Ketika semua terpenuhi se-Kabupaten Gresik, maka kita memiliki 1700 kader,”ujarnya dalam silaturahmi dengan calon pengurus DKAC Garda Bangsa Se- Kabupaten Gresik, Rabu (02/07/2025).
Pihaknya sangat berharap keberadaan Garda Bangsa menjadi wadah atau rumah besar untuk diskusi kepemudaan dan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu, keberadaan DKC Garda Bangsa tidak sekedar pemenuhan lembaga secara formalitas, tetapi bakal sering berkumpul untuk merumuskan kepentingan pemuda melalui kebijakan pemerintah dalam proses politik.
“Kita juga segera menyusun program –program ke depan. Karena bidang-bidang di DKC Garda Bangsa Gresik sudah lengkap,”papar dia.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Gresik Imron Rosyadi menyatakan, penunjukan Pondra Priyo Utomo sebagai ketua DKC Garda Bangsa Gresik yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik dengan salah satu pertimbangan yakni memudahkan dalam mengkonsolidir kepentingan pemuda dalam kebijakan pemerintah.
“Mas Pondra (Priyo Utomo) kesulitan mengkonsolidasi secara cepat, kebijakan yang harus dirumuskan oleh pemerintah untuk kepentingan pemuda di Gresik. Karena mayoritas anggota DPRD Gresik masih di dominasi dari golongan orang tua,:”ujar dia.
Ditambahkan, melalui Garda Bangsa, pemudanya yang harus bergerak. Karena peristiwa politik apapun yang terjadi, tergantung yang memobilisasi. Selain itu, indikator demokrasi juga diukur salah satunya dengan partisipasi publik.
“Kalau dimobilisasi orang tua, maka isunya berkaitan kepentingan orang tua. Makanya harus pemuda yang memobilisasi dengan pola pikir pemuda. Yakni pemuda yang dinamis dan tidak statis. Makanya, Pondra diberi tugas mengomandani DKC Garda Bangsa Gresik. Karena kebutuhan atas proses politik dan kualitas demokrasi. Itu yang menjadi penting bagi Garda Bangsa,”urainya.
Menurut Imron, banyak arek enom ketika ngopi hanya ngrasani pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun pemerintahan desa yang dianggap tidak sesuai dengan harapannya. Namun, mereka tidak terlibat mengawal dalam proses politiknya.
“ Karena anak muda tidak terlibat dalam perumusan produk politik, maka hanya didominasi kelompok tua. Mas Pondra kesulitan karena cara berpikirnya berbeda dengan kelompok tua. Dan Garda Bangsa harus memastikan keterlibatan pemuda dalam proses politik,”imbuh dia.
Dengan kewenangannya Pondra Priyo Utomo sebagai penyelenggara negara yakni legislator dari F-PKB di DPRD Gresik, sehingga program Garda Bangsa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat akan terbantu dengan kader Garda Bangsa.
“Sesungguhnya politik, ya seperti itu. Memang Pemilu hanya sehari, tetapi efeknya 5 tahun. Makanya, Mas Pondra ingin multiple effect hingga 5 tahun. Garda Bangsa dibentuk agar Pemilu ada kemanfaatan,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
