GRESIK, Berita Utama– Setelah melakukan pembahasan secara mendalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan mitra kerjanya, komisi-komisi di DPRD Gresik melaporkan hasil sekaligus rekomendasinya ke pimpinan DPRD Gresik dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Senin (16/06/2025).
Untuk bidang pemerintahan yang laporannya dibacakan langsung Ketua Komisi I DPRD Gresik, M Rizaldi Saputra memberikan beberapa rekomendasi terkait serapan anggaran maupun kinerja Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Satpol PP, Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).
“Komisi I memandang kegiatan dan program OPD di tahun 2024 masih rutinitas,”ucap dia.
Sedangkan Komisi II dibacakan Wakil Ketua Komisi II, Muhammad memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kontribusinya masih minim pada pendapatan asli daerah (PAD). Seperti BPR Bank Gresik yang ditargetkan setor deviden Rp 1,5 miliar tetapi hanya setor Rp 150 juta. Keuntungan PT Gresik Migas yang ditargetkan Rp 800 juta hanya teralisasi Rp 600 juta. Begitu juga Perumda Giri Tirta yang memiliki hutang sebesar Rp 60 miliar.
“Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang ditarget pendapatan dari retribusi sebesar Rp 100 miliar hanya teralisasi dibawah Rp 50 miliar. Catatan agar dilakukan evaluasi ,”ucapnya.
Kemudian Komisi III yang dibacakan Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi memberikan rekomendasi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang pendapatannya cenderung menurun. Begitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kurang maksimal. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) yang gagal merealisasikan target PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU).
‘Tahun 2025 ini, kita mendapat bantuan pengolahan limbah cair untuk tinja di Belahanrejo Kecamatan Kedamean. Ini bisa menyumbang PAD,”tukasnya.
Terakhir, Komisi IV yang dibacakan Ketua Komisi IV, Muchammad Zaifuddin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan anggarannya diatas Rp 1 triliun yang digunakan untuk perbaikan sekolah rusak , insentif guru maupun bantuan operasional. Sedangkan anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp 700 miliar.
“RSUD Ibnu Sina minta dukungan kita tambahan anggaran Rp 15 miliar dalam perubahan APBD 2025. Ada juga piutang ke BPJS Kesehatan yang belum dibayar,”tukas dia.
Komentar telah ditutup.
