GRESIK, Berita Utama – Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja sehingga tak bisa hanya dengan retorika, gimik dan jogetan saja untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pemilihan Umum (Pemilu) dan adanya multi partai politik sebagai salah satu ciri negara yang menganut sistim demokrasi untuk menghasilkan pemimpin negara atau perwakilan rakyat yang legitimasi, ternyata masih jauh dari harapan sesuai amanat UUD 1945.
Padahal, cost untuk berpesta demokrasi yang dikeluarkan negara untuk penyelenggara pemilu sangat besar atas nama pendidikan politik pemilih dan segala keperluan lainnya demi suksesnya pesta demokrasi. Begitu juga, biaya yang dikeluarkan oleh kontestan.
Begitu juga budaya politik masyarakat Indonesia. Kalangan akademisi mengamati sebagian pemilih muda atau milenial masih bersikap skeptis. Realitas tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di 38 kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa 48% pemilih muda atau gen Z masih melihat politik sebagai hal yang tidak menyentuh secara langsung bagi kehidupan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Chalik dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin (11/12/2023).
“Ada 48 persen pemilih muda, kecenderungan bahwa sembako menjadi daya tarik utama, dibandingkan dengan sekadar menyampaikan gagasan. Ini menjadi perhatian kita terkait budaya politik. Budaya politik anak muda mengikuti orang tua, media, teman, dan sebagainya,” jelas dia.
Selain itu, Prof. Dr. Abdul Chalik juga prihatin menurunan kualitas demokrasi dalam konteks politik Indonesia. Menurutnya, pada masa Orde Baru (Orba) terdapat Fake Democracy atau demokrasi semu, sementara saat ini terjadi Flawed Democracy atau penurunan demokrasi. Termasuk bagaimana prosedur formal yang terjadi justru melanggar substansi dari demokrasi.
“Pemilu 2024, yang terjadi adalah kita terjebak dalam prosedur. Tetapi apa yang terjadi? Muncul local strong man. Ini yang menjadi catatan kita,” ungkapnya.
Sehingga, pentingnya mempertahankan nilai-nilai substansi demokrasi dalam proses politik harus dilakukan guna mencegah terjadinya krisis demokrasi.
“Kebebasan untuk memilih, sebenarnya itu sudah selesai. Namun menurut saya, budaya politik kita masih memerlukan perhatian kita semuanya. Tugas kita semua menjadi kelompok critical thinking, berani untuk berpikir independen, berani bahwa kita tidak terjebak pada bagian pembusukan kekuasaan, tetapi bagaimana membangun demokrasi Indonesia untuk lebih baik,” tandasnya.
Komentar telah ditutup.
