GRESIK, Berita Utama- Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum (PU) Fraksi menyoroti Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024 dimana pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,9 triliun yang ada kenaikan sebesar Rp 9, 6 miliar.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Gresik, Taufiqul Umam yang menyatakan Kabupaten Gresik di kenal sebagai kota industri kota yang kaya akan pekerjaan dan kota yang banyak menghasilkan uang,maka wajar bila dalam rancangan APBD-D Gresik tahun 2024 terdapat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).
“Namun bila pemerintah tidak dapat mengelola dengan baik, maka pundi pundi emas tidak akan dapat di peroleh sesuai dengan target. Dan bisa terulang di APBD Gresik tahun 2023 yang hanya terealisasi 88,2 persen,”tandas dia ketika membacakan PU Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Rabu (07/08/2024).
Dari hasil pencermatan dan analisa Fraksi Gerindra. sambung dia, potensi PAD masih dapat ditingkatkan. Sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat hendak nya dapat di tingkatkan melalui pendekatan yang harmonis serta adanya dukungan administrasi yang
tertib,baik dana alokasi khususu (DAK), dana alokasi umum ( DAU) dan dana insentif daerah (DID).
PAD, lanjut dia, dapat di ingkatkan melaui badan usaha milik daerah (BMUD) atau dinas dinas yang berpotensi menghasilkan pendapatan perlu diberikan anggaran untuk dapat mengelola dengan baik.
“Seperti Dinas Perikanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan namun
kenyataannya tidak berfungsi,adanya bangunan UPT di Pantura yang mangkrak tidak di manfaatkan.semestinya Dinas Perikanan dapat berinovasi dengan membuat bibit bibit ikan,bandeng ,kerapu,kakap, udang dan lain lain.yang bisa dijual ke masyarakat umum,”imbuh dia.
Begitu juga Dinas Pertanian yang hendaknya mampu memanfaatkan tanah tanah milik
daerah untuk beriberinovasi dengan membuat bibit bibit unggul yang bermanfaat untuk para petani.
“Target pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 telah terukur secara rasional dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Bila target pendapatan P-APBD tahun 2024 tidak terpenuhi, Fraksi Gerakan Indonesia punya dua asumsi. Pertama, OPD penghasil malas alais wes gak niat blas. Kedua, OPD Penghasil bermain curang atau bermain di bawah tangan,”urai dia.
Bila kedua ini sudah terjadi, lanjut Taufiq, maka Bupati harus melakukan perombakan dan menempatkan orang orang yang benar benar ahli di bidangnya.
“Dan janganlah kalian para bawahan untuk meminta minta jabatan bila itu bukan keahlianmu, tetapi kedepankanlah ke ahlianmu untuk menerima tugas yang sesuai,”cetus dia.
Pihaknya meminta kepada Pemkab Gresik menjelaskan optimalisasi pajak dan retribusi melalui upaya ektensifikasi dan intensifikasi sekaligus seberapa besar potensi keberhasilan nya.
“ Berapa jumlah asset pemerintah daerah yang sudah di manfaatkan dan berapa jumlah barang milik daerah yang belum dan akan dimanfaatkan,”tanyanya.
Fraksi Gerindra juga mempertanayakan potensi masyarakat akan kesadaran membayar pajak bila di terapkan system pembayaran pajak secara elektronik..
“Apakahsudah dilakukan kajian?. Berkurangnya anggaran dari pusat ,DAU DAK dan hilang nya DID, apakah bisa mendapatkan lagi?,”tanya dia.
Pihaknya juga meminta penjelasan masih banyaknya jalan jalan yang belum di bangun. Misalnya jalan yang ada di Desa Serah -Surowiti Kecamatan Panceng maupun wilayah di Gresik Selatan. Padahal, prioritas perbaikan infrastruktu menjadi prioriras di APBD Gresik tahun 2024.
Komentar telah ditutup.
