FPKB DPRD Gresik Tanyakan Aturan Penerimaan Daerah dari Reklamasi PT Petrokimia Gresik Rp 100 M

Beritautama.co - September 14, 2023
FPKB DPRD Gresik Tanyakan Aturan Penerimaan Daerah dari Reklamasi PT Petrokimia Gresik Rp 100 M
CATATAN. Jam’iyyatul Mukharomah membacakan PU FPKB terkait rancangan P-APBD Gresik tahun 2023 dalam rapat paripurna - (febrian k)
|
Editor

GRESIK, Berita Utama- Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Gresik tentang rancangan perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023, Kamis (14/09/2023) di gedung DPRD Gresik, mayoritas fraksi menyoroti krisis fiscal daerah. Sebab, dokumen rancangan P-APBD Gresik tahun 2023, diproyeksikan turun dari penetapan awal sebesar Rp 4,01 menjadi sebesar Rp  3,856,642,726,088.

Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun  dan belanja daerah sebesar Rp 3,8 triliun. Sehingga, ada defisit sebesar Rp 79 miliar yang ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 59 miliar  dan pinjaman daerah sebesar Rp 20 miliar.

Seperti PU FPKB yang dibacakan oleh Jam’iyyatul Mukharomah memberikan 9 catatan penting dari sektor pendapatan.  Pertama, Retribusi Tanah dan Bangunan milik daerah diproyeksi naik sebesar Rp 100 miliar. Sebab, dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik disebutkan bahwa potensi kenaikan didapat dari aktivitas reklamasi oleh PT. Petrokimia Gresik (PG).

“ Mohon penjelasan mengenai aturan penerimaan atau kontribusi hasil reklamasi?. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga bisa dicatat menjadi pendapatan daerah?,”tanya dia dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim tanpa dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati Gresik tetapi diwakili Sekkab Washih Miftahul Rahman.

Begitu juga potensi Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB) diproyeksi sangat tinggi sebesar Rp 195 miliar. Padahal realisasi pada APBD Gresik tahun 2022 adalah sebesar Rp 148,9 miliar.

“Kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada tahun 2023 ini, kami yakini memang bisa mendongkrak pendapatan daerah dari PBB. Namun di sisi lain, kenaikan NJOP hingga mencapai 200 persen tersebut, tentu membuat shock masyarakat.  Sehingga kami menilai ada potensi tidak bayar dari masyarakat alias kesadaran membayar pajaknya menurun. Apalagi, tidak ada stimulus di sektor perekonomian atau sektor-sektor produktif yang lain,”ujar Pihaknya juga minta penjelasan, besaran proyeksi nilai tersebut diperoleh dari masyarakat atau diperoleh dari pabrik-pabrik di kawasan-kawasan industri ?.

“Sebab, harapan kami bahwa sasaran kenaikan NJOP adalah masyarakat yang tinggal di perumahan mewah dan pabrik-pabrik di kawasan industri, bukan masyarakat pedesaan dan kawasan-kawasan pertanian dan perikanan. Tentu, di sisi lain kami juga mengkritisi bahwa skema insentif juga seharusnya disampaikan ke masyarakat sehingga kesadaran membayar pajak dari masyarakat juga tetap tinggi,”tukas dia.

Begitu juga pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Restoran yang ditargetkan sebesar Rp 42 miliar. Target tersebut sangat luar biasa jika dibandingkan dengan realisasi APBD Gresik tahun 2022 hanya sebesar Rp 26.9 miliar.

“Hal ini perlu kerja keras karena masih banyak restoran yang tidak mempunyai tapping box, sehingga masih banyak celah karena sistem yang belum online dan belum terintegrasi. Maka, untuk menuju target tersebut perlu pengawasan ekstra secara offline dan on the spot sehingga target tersebut bisa terpenuhi,”tandas dia.

Begitu juga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C diproyeksikan sebesar Rp 20 miliar yang  realisasinya di APBD Gresik tahun 2022 hanya 2,251 miliar saja. Sehingga, ada kenaikan 9x lipat lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Namun, dengan perjalanan realisasi pada tahun 2022, kami menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah masih nihil hasil. Padahal fakta menunjukkan betapa luar biasanya eksploitasi alam di wilayah Gresik ini begitu juga dampak kerusakan jalan akibat mobilitas truck pengangkut galian C ini. Maka, kami memohon kejelasan langkah strategi apa yang akan dilakukan menuju target tersebut?,’pintanya.

Catatan lain yakni otak-atik Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) sepanjang 2023 ini mengalami pola yang berubah-ubah. Mulai dari pembayaran cashless melalui QRIS hingga kembali lagi menjadi pembayaran tunai kepada petugas parkir.

“Dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tersebut, yakni tiga kali lipat dari realisasi APBD Gresik tahun 2022, apakah pola terbaru ini bisa efektif? Apakah sistem pemungutan retribusi Parkir TJU ini menggunakan bantuan pihak ketiga tau murni dari Dinas Perhubungan? Mohon penjelasan?,’harap[ dia.

Lalu,  Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dianggap masih menjadi dilemma bagi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu satu Pintu (DPM PTSP) terkait, yakni antara segera menetapkan PBG atau masih menggunakan IMB.

“Namun, proyeksi sebesar Rp 185miliar tentu sangat tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp  56,9 miliar. Tentu proyeksi ini sangat beresiko dan berpotensi untuk tidak mencapai target. Namun, kami tentu meminta penjelasan apakah memang ada strategi khusus dari Pemerintah sehingga 2023 ini bisa mencapai target sebesar Rp 185 miliar ? Mohon penjelasan,”pinta dia.

. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, yakni dari Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Ibnu Sina justru diproyeksikan turun. Dari awal APBD Gresik tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 320 miliar menjadi sebesar Rp 175 miliar pada R-PAPBD Gresik tahun 2023 ini.

“Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 257 miliar. Artinya, diproyeksi turun sebesar Rp 82 miliar dibanding tahun sebelumnya. Mohon penjelasan detail mengenai faktor turunnya angka pendapatan di BLUD Ibnu Sina tersebut.Sedangkan di sisi lain, BLUD Ibnu Sina justru membebani postur anggaran sebesar 20 Milyar berupa pinjaman daerah. Mohon penjelasan?,”cetus dia.

Dana Insentif Daerah (DID) sebenarnya diharapkan muncul pada Rancangan PAPBD 2023 ini. Sebab, beberapa daerah ternyata masih mendapatkan DID atas prestasi kinerja daerahnya.

“Pada realisasi tahun 2022, kita masih mendapatkan DID sebesar Rp 51,4 miliar. Namun pada RPAPBD ini ternyata masih 0. Maka, hal ini tetap ingin kami pertanyakan apakahGresik masih dimungkinkan untuk mendapatkan DID pada tahun 2023 ini? Atau apakah memang tidak ada satu pun kinerja daerah yang memenuhi target sebagaimana ketentuan penerimaan DID? Mohon penjelasan?.’pintanya.

Terakhir dalam hal pembiayaan dari rencana pinjaman daerah kepada Bank Jatim sebesar Rp 20 miliar untuk BLUD Ibnu Sina, baru muncul pada RPAPBD 2023 ini.

“Ternyata sebelumnya direkomendasikan oleh mitra kerja yakni Komisi IV untuk dicarikan solusi selain hutang karena akan memberatkan manajemen di tahun mendatang. Namun, dengan tetap dianggarkannya dalam postur RPAPBD ini dalam pos pembiayaan, kami memohon penjelasan atas urgensi hutang sebesar Rp 20 miliar ini mengingat kondisi defisit fiskal daerah sekaligus timeline pekerjaan yang terlalu mepet dan terkesan dipaksakan,”pungkas dia.

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Peringati Harkitnas, Satlantas Polres Gresik Gelar Police Go to School

Peringati Harkitnas, Satlantas Polres Gresik Gelar Police Go to School

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
PG Inspiration Day Ajarkan Anak-Anak Tak Takut Bermimpi dan Mengapainya

PG Inspiration Day Ajarkan Anak-Anak Tak Takut Bermimpi dan Mengapainya

Berita   Ekonomi   Pendidikan   Sorotan
Bupati Gus Yani Bekali 60 Peserta Tim Bunda Puspa

Bupati Gus Yani Bekali 60 Peserta Tim Bunda Puspa

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Solusi Urai Kemacetan di Depan Pabrik Mie Sedap, DPRD Gresik Beri 5 Rekomendasi

Solusi Urai Kemacetan di Depan Pabrik Mie Sedap, DPRD Gresik Beri 5 Rekomendasi

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Sepi Peminat, Lowongan Calon Anggota PKD Pilkada 2024 di Gresik

Sepi Peminat, Lowongan Calon Anggota PKD Pilkada 2024 di Gresik

Berita   Daerah   Sorotan
Komisi II DPRD Gresik Rekomendasikan Tutup Pabrik Pupuk Tak Berizin

Komisi II DPRD Gresik Rekomendasikan Tutup Pabrik Pupuk Tak Berizin

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
KPU Gresik Minta PPK Bekerja Profesional di Pilkada 2024

KPU Gresik Minta PPK Bekerja Profesional di Pilkada 2024

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
hari-santri-2023 hamdi-nu