GRESIK, Berita Utama– Perwakilan guru swasta di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU meminta kepastian realisasi BOSDA serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
” Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT ) dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) juga meminta perhatian pemerintah atas peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal seperti TPQ, Madin, dan pondok pesantren,”ujar Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik, H Husnul Aqib yang menyerahkan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang II dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, Selasa (02/12/2025).
Selain itu, lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menyoroti minimnya intervensi anggaran terhadap panti asuhan dan rumah yatim dari pemerintah daerah.
“Di bidang sosial, banyak kepala desa menyampaikan keluhan terkait data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), karena masih sering terjadi penghapusan data kelurga penerima manfaat (KPM) yang berdampak pada hilangnya bantuan sosial dan memicu ketegangan dengan warga,”imbuh dia.
Di bidang kesehatan, sambung dia, pengelola layanan kesehatan Mabarot NU mengeluhkan layanan yang belum optimal karena izin rawat inap belum terbit serta minimnya tenaga medis untuk membuka layanan IGD 24 jam.
“Belum adanya Panti Lansia menjadi sorotan LKK dan Muslimat NU, yang berharap adanya layanan day care bagi warga lanjut usia,”urai dia .
Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sambung Husnul Aqib, buruknya drainase di berbagai wilayah mengakibatkan genangan yang lama surut saat musim hujan.
“Munculnya bangunan liar di atas tanah sepadan sungai menjadi penyebab banjir di sejumlah titik,”tegas dia.
Permasalahan sampah masih menjadi keluhan besar di desa maupun perkotaan akibat minimnya pengelolaan dari hulu.
“Ketua RT dan Linmas juga menyampaikan keluhan terkait minimnya honorarium yang mereka terima,”tukas dia.
Dalam urusan wajib non pelayanan dasar yakni ketenagakerjaan, lanjut Husnul Aqib,
GP Ansor menekankan pentingnya sertifikasi keahlian untuk meningkatkan peluang kerja pemuda Gresik.
“Masih banyak warga usia produktif ber-KTP Gresik yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga pemerintah diminta memperkuat sinergi penyerapan tenaga kerja,”tandasnya.
Untuk pemberdayaan masyarakat dan desa, sambung dia, para direktur BUMDes mengkhawatirkan dinamika kompetisi antara BUMDes dan Kopdes Merah Putih (KDMP).
“Kelompok tani dan nelayan meminta intervensi pemerintah terkait sarana dan prasarana pertanian serta penguatan komoditas pangan lokal,”imbuh dia.
Di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lanjut Husnul Aqib,
Fatayat NU memberi perhatian khusus pada kesehatan reproduksi dan mendorong peningkatan edukasi kepada perempuan.
“IPNU dan IPPNU menyoroti maraknya bullying dan masalah kesehatan mental remaja yang membutuhkan penanganan bersama pemerintah dan organisasi keagamaan,”tukas dia.
Persoalan batas desa lintas kecamatan dan kabupaten, lanjut dia, masih menjadi keresahan BPD dan perlu segera diselesaikan pemerintah daerah.
“GP Ansor mendorong pemerintah daerah menjadi jembatan pemasaran bagi produk UMKM. Kemudahan akses permodalan bagi UMKM juga kembali disuarakan,”ulas dia.
Husnul Aqib berharap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah secara konkret.
Komentar telah ditutup.
