GRESIK, Berita Utama– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik sangat serius dalam pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Gresik. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undangan Dasar (UUD) 1945.
Hak tersebut bukan sekadar kesempatan untuk bersekolah, melainkan juga hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Gresik diperintahkan oleh Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir agar mengundang audiensi Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) terkait pencegahan dan penanganan ATS.
“Saya perintahkan mengundang FK PKBM untuk audiensi. Biar kita mengetahui aspirasinya,”ujar Syahrul Munir dengan nada serius, Selasa (10/11/2027).
Dari aspirasi yang disampaikan FK PKBM tersebut, lanjut dia, DPRD Gresik bisa mengambil kebijakan yang bisa dilakukan sesuai aturan. Baik dari sisi regulasi maupun bantuan yang bersumber dari APBD Gresik.
“Kalau tidak bisa di awal APBD 2027, bisa saja di Perubahan APBD 2027. Atau tahun berikutnya,”imbuh dia.
Dalam audiensi yang dihadiri sejumlah perwakilan lembaga PKBM itu, Komisi IV mendapat aspirasi untuk tambahan anggaran untuk insentif bagi guru atau tutor.
Di Gresik terdapat 13 lembaga PKBM yang masih beroperasi. Lembaga-lembaga tersebut menangani sebanyak 2.823 orang agar mengejar ketertinggalan pendidikan. Dalam audiensi juga terungkap ada PKBM yang non aktif di Kecamatan Balongpanggang.
“Kita tidak ingin ada warga Gresik yang tidak sekolah apalagi tidak bisa baca tulis,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin.
Dari jumlah peserta didik tersebut, hanya diampu oleh 187 tutor atau guru. Mereka mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan dari APBD Gresik.
“Kita usulkan untuk ditambah. Jadi insentifnya nanti naik menjadi Rp 900 ribu perbulan,” ucap dia.
Anggaran untuk lembaga PKBM ini sebesar Rp 673 juta. Rencananya Komisi IV bakal mengusulkan tambahan Rp 700 juta.
“Pelan-pelan, ini kita fasilitasi dulu tutornya karena tadi yang disampaikan soal tutornya. Nanti perlahan ke peserta didiknya,” imbuh dia.
Dengan begitu, dewan mentarget tidak boleh ada warga yang tidak bisa baca tulis di lingkungan lembaga PKBM tersebut. Termasuk koleganya di DPRD Gresik diminta ikut melakukan pengawasan jika ada anak tidak sekolah.
“Setelah ini, kalau ada warga yang tidak bisa baca tulis, ini salah lembaga terdekatnya,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Gresik Jumanto menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib belajar selama 15 tahun.
“Dulu, pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Sekarang 15 tahun. Artinya siapapun yang buta huruf Pemkab wajib menyekolahkan,” tegasnya.
Sebenarnya, sambung Jumanto, Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) murid di PKBM juga menjadi masalah untuk kelangsungannya. Sebab, SPP yang nominalnya terlalu kecil, menjadi penyebab PKBM tak mampu menjalankan ketika PKBM Mandiri.
“Tapi, masalah SPP tidak menjadi aspirasi dari PKBM. Kalau dulu, nominal SPP jelas,”tegasnya.
Komentar telah ditutup.
