GRESIK, Berita Utama – Pengurus DPC Partai Demokrat Gresik bergerak menjalankan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada semua DPC seluruh Indonesia yakni memberikan surat perlindungan hukum ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN).
Untuk itu, puluhan pengurus DPC Partai Demokrat Gresik mendatangi PN Gresik untuk menyerahkan surat perlindungan hukum. Langkah ini merespon Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Langkah tersebut merupakan upaya terakhir untuk menguji putusan Kasasi MA, dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.
Kendati demikian, upaya hukum yang pasti dari DPP Partai Demokrat melalui kuasa hukum yang menanggapi kontra PK atau memori kontra.
“Kita tahu Moeldoko ini jabatannya Kepada Staff Presiden. Otomatis, ini tidak bisa dipungkiri tangan tangan dari istana ikut terlibat dalam upaya pengambilalihan Partai Demokrat,” terang Ketua DPC Partai Demokrat Gresik, Supriyanto kepada awak media, Selasa (04/04/2023)
Pihaknya berharap kepada pemerintah memahami fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang mempunyai kedaulatan sendiri. Juga pemerintah tidak melakukan intervensi melalui invisible hand atau tangan-tangan yang tak terlihat.
Harapannya MA menolak upaya PK KSP Moeldoko dan kawan-kawan terhadap kasus KLB Sibolga. Karena tidak ada novum atau bukti baru yang diajukan sebagai dasar PK. Yang diklaim sebagai novum dalam dasar pengajuan PK, sambung Supriyanto, sudah pernah diuji di pengadilan di tahap peradilan sebelumnya.
“Jadi bagi kami, itu bukan novum. Padahal novum baru itu syarat administrasi hukum acara perdatanya satu bukti yang belum pernah di ujikan di peradilan sebelumnya. Jelas kami berharap MA menolak upaya PK itu,” kata dia.
Supri melanjutkan karena upaya KSP ini ada unsur kekuasaan, jadi hal-hal tidak masuk akal bisa terjadi, hal hal yang tidak benar menjadi benar, yang tidak kita anggap benar menjadi salah dan hal-hal yang kita anggap salah menjadi benar dan hal hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
” Ketua Umum mengintruksikan kita tetap waspada dan solid untuk melawan upaya pembegalan atau pengambilalihan Partai Demokrat (PD) oleh orang-orang yang tidak punya hak secara konstitusi partai,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
