GRESIK, Berita Utama- Komisi III DPRD Gresik mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik untuk melanjutkan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah yang dihentikan karena ada penolakan dari sejumlah warga. Apalagi, proyek pembangunannya sudah dilakukan tender dan telah ditetapkan pemenangnya.
“Tidak boleh pemerintah kalah dengan segelintir orang. Ini program pembangunan yang manfaatnya untuk masyarakat banyak,”ungkap Anggota Komisi III DPRD Gresik, Arief Rosyidi dengan nada sengit dalam hearing dengan DLH, Senin (03/06/2024).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, mereka yang menolak hanya segelintir orang dan tidak mewakili semua warga disana. Maka, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikannya.
“Bukan mewakili semua warga. Karena memang kurangnya sosialisasi. Kalaupun proyek akan digeser tempatnya, pasti akan muncul permasalahan yang sama. Makanya, lebih baik dilawan. Karena, kita ada Forkopimda yang bisa menyelesaikan itu,”tandasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi III lainnya, Lutfi Dhawam. Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, rencana pembangunan TPST Desa Sidomukti Kecamatan Bungah, tidak pernah dibahas bersama dengan Komisi III DPRD Gresik yang menjadi mitra DLH Gresik.
“Jangan ABS (Asal Bapak Senang-red) dalam membuat program pembangunan. Ingat, kita tidak ikut membahas perencanaan proyek TPST Sidomukti.Tetapi, setidaknya kita diberitahu. Sekarang, mendadak dihentikan karena penolakan warga.Kita sepakat Gresik darurat sampah. Makanya, pembangunan TPST Sidomukti harus dilanjutkan,”tukas dia.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi juga mengaku kaget
kaget tiba-tiba ada penolakan warga dan penghentian proyek pembangunan TPST Sidomukti.
“ Kami tidak pernah dilibatkan dan diajak bicara,” ujar dia.
Pihaknya menilai penolakan tersebut karena sosialisasi yang dilakukan DLH Gresik sangat kurang.
“Kami merasa miris, Bu Wabup (Aminatun Habibah-red) datang langsung di demo warga. Makanya kami perlu melakukan evaluasi bersama DLH,” ungkap dia.
Menanggapi hal ini, Kepala DLH Gresik Sri Subaidah mengatakan pihaknya juga merasa menjadi korban. Semua perencanaannya dari Bappeda. Bahkan, pihaknya dipaksa memindahkan di Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng. Namun ditolak untuk mempelakari kajiannya.
“ Saya mau turun dulu lihat kondisi masyarakat. Saya tidak mau terulang lagi seperti di Sidomukti. Memang, TPST Sidomukti kita hentikan dan akan digeser ke Desa Bungah Kecamatan Bungah. Kontraktor yang menang tender juga senang dihentikan. Karena kasusnya sama ketika kontraktor yang menang ini, menggarap TPST di Desa Belahan Rejo Kecamatan Kedamean yang sudah berdiri saat ini. Dulunya juga dirusak warga yang memprotes,”jelas dia.
Selanjutnya, pihaknya berencana memindahkan TPST wilayah utara ke Desa Bungah. Tepatnya di sekitar Bukit Jamur. Disitu tanah kas desa (TKD). “Kita pinjam dulu. Kami sudah koordinasi yang kedepannya kita hibahkan ke desa. Nanti akan kami informasikan lagi perkembangannya,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
