GRESIK, Berita Utama – Ternyata, Pemkab Gresik tak hanya memilki hutang pembayaran pembangunan proyek jembatan dan jalan kepada kontraktor yang telah selesai di tahun 2022, termasuk tungakan pembayaran proyek pembangunan gedung atau bangunan di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP). Nominal tunggakannya yang belum terbayar senilai Rp 8 miliar.
Untuk itu, Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi meminta DCKPKP segera melunasi tanggungan keuangan tersebut agar pekerjaan di tahun 2023 dapat berjalan sesuai yang telah dijadwalkan. Sebab, pembiayaan kontraktor biasanya menggunakan mekanisme kemitraan dengan bank.
“Harus segera dibayarkan ke kontraktor. Apalagi mereka biasanya pinjam bank untuk pembiayaan awal. Kalau tak segera dilunasi, para kontraktor akan kesulitan mengerjakan proyek anggaran tahun selanjutnya,” tegas dia dengan nada serius, Jum’at (20/01/2023).
Politisi PKB tersebut menjelaskan ada beberapa pekerjaan di DCKPP di tahun 2022 yang masih terdapat tanggungan kekurangan pembayaran. Yang paling besar yakni proyek pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik.
“Yang lain, seperti pembangunan GNI (Gedung Nasional Indonesia-red) dan ada lagi. Tapi yang paling besar MUI,” tandasnya.
Sementara it, Kepala DCKPKP Gresik Ida Lailatus Sadiyah kepada awak media mengatakan, dari pekerjaan konstruksi APBD 2022 kemarin memang masih ada jumlah sekitar Rp 8 miliar yang belum dibayarkan. Meski demikian pihaknya meminta kepada para rekanan untuk menunggu terlebih dahulu.
Saat ini, lanjut Ida, pihaknya masih melakukan rapat koodinasi. Yakni terkait kekurangan pembayaran proyek 2022 itu. Pembayaran kekurangan itu belum bisa dipastikan. Apakah dibayar pada awal APBD 2023 ini atau menunggu perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahn 2023.
“Ini masih menunggu hasil rapat,” ucapnya.
Menurut Ida, beberapa proyek tahun 2022 yang masih belum dilunasi pembayarannya ada delapan paket konstruksi. Dengan demikian, rata-rata di setiap proyek masih kurang membayar sekitar Rp 1 miliar.
“Pekerjaan sudah selesai, seperti gedung MUI itu. Nanti pembayarannya menunggu hasil rapat,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
