GRESIK, Berita Utama– Serapan anggaran untuk infrastruktur yang telah dialokasikan dalan APBD Gresik tahun 2025. Padahal, sudah menjelang akhir bulan. Realitas tersebut membuat geram Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik ketika rapat membahas realisasi APBD Gresik hingga 10 November 2025.
‘Ini yang menjadi problem . Kegiatan – kegiatan fisik, serapannya itu masih belum sesuai dengan kondisi atau momentum di bulan November ini,’ujar Anggota Banggar DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra seusai rapat anggaran, Selasa (11/11/2025)
Untuk itu, pihaknya mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) maupun Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP) segera menyerapnya disisa waktu yang tersisa sebelum tutup tahun.
“Di bulan Desember, jangan sampai ada realisasi yang tidak on target. Itu menjadi koreksi yang paling utama pada belanja modal jalan jaringan dan irigasi yang notabene kita itu sudah menganggarkan sampai Rp 175 miliar untuk kegiatan APBD di 2025 ini tapi di per November 2025 belanja modal jalan jaringan dan irigasi masih terserap di angka Rp 27,4 miliar. Selisihnya a,da di sebesar Rp 145 miliar yang belum terserap anggarannya,”urai dia
Padahal, sambung Tirta Saputra, skema belanja modal di DPRD dalam menata anggaran sesyai mandatori spending.
“Angkanya cukup tinggi dan itu kalau tidak salah sudah hampir mendekati mandatori spending yang sudah ditetapkan,”papar dia
Tirta berharap, problem-problem administratif yang menghambat terkait realisasinya serapan anggaran harus dihilangkan dan dituntaskan secepatnya.
“Seperti kegiatan infrastruktur, lelangnya sudah selesai tapi akhirnya cuma tidak langsung ada pada pengerjaannya, masih menunggu tahapan administrasi selanjutnya,”urai dia.
Ditegaskan Tirta, semua kegiatan infrastruktur juga bergantung pada kondisi atau momentum musimnya. Kalau sudah masuk musim hujan, pengerjaan itu juga kesulitan.
“Artinya ini menjadi bahan kita evaluasi dalam penetapan atau penganggaran R-APBD di tahun 2026,”cetus dia.
Dengan realita yang ada, posisi R-APBD tahun 2026 yang minus sampai Rp539 miliar imbas dari pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kondisi di 2025 ini di bulan November ini yang terserapannya yang masih minim, akan menjadi bahan koreksi dalam penentuan penganggaran kegiatan yang ada di R-APBD 2026 ke depan.
Sedangkan realisasi pendapatan hingga November 2025, pajak retribusi yang notabene menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,5 triliun tapi realisasinya masih sebesar Rp 1,2 d triliun.
“Dengan asumsi selisih kekurangan ada di Rp335 miliar, ini masih lebih baik daripada tahun 2024,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
