NASIONAL- Berita Utama– Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mencatatkan capaian gemilang: 123,1 juta bidang tanah berhasil terdaftar atau 98% dari target nasional 126 juta bidang.
Keberhasilan tersebut menjadikan kebahagiaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Salah satunya seperti yang dirasakan Suparno (54) warga yang tinggal di sebuah desa di Jawa Timur.
Lahan sawah peninggalan orang tuanya yang selama puluhan tahun hanya berbekal surat keterangan desa, kini sudah berwujud sertipikat resmi.
“Rasanya tenang, tidak was-was lagi kalau ada masalah tanah. Anak-anak saya pun punya pegangan sah,” ucapnya dengan sumringah, Kamis (11/09/2025)
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar angka, melainkan tonggak penting menuju kepastian hukum tanah di seluruh Indonesia.
“Pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar maupun bersertipikat. Hingga awal September 2025, tanah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Ini bukti nyata kehadiran negara,” ujar Nusron saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta (8/9/2025).
Dari jumlah tersebut, tanah Hak Milik mendominasi dengan 88,2 juta bidang. Selain itu, tercatat Hak Guna Bangunan (6,6 juta bidang), Hak Pakai (1,6 juta bidang), Hak Guna Usaha (20 ribu bidang), Hak Pengelolaan (8 ribu bidang), hingga tanah wakaf yang sudah tersertipikat sebanyak 276 ribu bidang.
Khusus tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mempercepat penataan. Nusron menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga aset umat. “Dengan sertipikasi, tanah wakaf akan lebih tertib pengelolaannya sekaligus memberi kepastian hukum atas lahan ibadah dan sosial,” jelasnya.
Meski progres mendekati tuntas, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan di lapangan. Dari persoalan batas tanah hingga sengketa lahan, semua membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, Nusron optimistis. “Dengan sinergi semua pihak, target 126 juta bidang akan segera rampung. Indonesia akan memiliki basis data pertanahan yang kuat, modern, dan transparan. Ini fondasi menuju pelayanan kelas dunia,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda itu turut dihadiri Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, jajaran pejabat tinggi ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Indonesia melalui daring.
Keberhasilan ATR/BPN ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar telah ditutup.
