GRESIK, Berita Utama– Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) telah melaksanakan reses masa persidangan III tahun sidang II. Sehingga, hasil reses dilaporkan dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Senin (10/08/2026).
Ada berbagai keluhan yang disampaikan konstituen dan masyarakat. Menurut Faqih Usman yang menyerahkan laporan reses, keluhan di bidang pemerintahan yakni masih banyak pengangguran yang ada di kabupaten Gresik.
“,Pemerintah Daerah hendaknya memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan di Gresik,” ujarnya.
Selian. Itu, Update selalu validasi data kerja dan kebutuhan kerja perusahaan di Gresik untuk masyarakat
Keluhan lainnya yakni penanganan paska banjir terhadap masyarakat yang terdampak masih belum maksimal. ‘Pemerintah perlu memberikan evaluasi secara komprehensif,”tandasnya.
Untuk sekolah yang posisi di jalan raya mohon dipasang rambu-rambu penyebrangan atau lampu penyebrangan atau dijaga dari pihak kepolisian pada saat pagi hari anak sekolah masuk. mulai dari Cerme sampai Menganti.
Keluhan di bidang pembangunan, sambung dia, banyaknya bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak, perlu menjadi skala prioritas Pemerintah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri
‘Masih banyak jalan-jalan yang berlubang di jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa (JPD). Oleh karena itu, kami berharap agar Dinas Pekerjaan Umum Segera menindaklanjuti dan membangun jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan mengakibatkan kecelakaan yang meresahkan masyarakat Gresik,”cetus dia.
Pemkab Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta lebih serius dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah baik sampah industri hingga sampah rumah tangga.
“Perlu adanya program penanganan sampah di setiap kecamatan sehingga sampah tidak terkumpul hanya di 1 titik penampungan ditingkat kabupaten,”tukas dia.
Banyaknya waduk yang sudah mengalami pendangkalan, lanjut dia, perlunya perhatian untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya
“Untuk desa yang belum teraliri air PDAM, perlu percepatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,’harapnya.
Keluhan di bidang Kesra, kata Faqih, aturan BPJS Kesehatan baru yang menghapus beberapa pelayanan jenis penyakit tertentu, cukup merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Perlunya Dinsos ikut serta dalam pengawalan/audit dan verifikasi data kemiskinan, baik itu data PKH maupun bansos lainnya . Sebab sangat rawan untuk disalahgunakan oleh oknum dan tidak tepat sasaran, termasuk laporan jumlah penerima yan sudah meninggal tapi bantuan tetap cair dan dana pencairan disalahgunakan oleh oknum,”terangnya.
Pemerintah perlu mengupdate data desil untuk masyarakat sebab banyak data desil yang kurang akurat.
Komentar telah ditutup.
