GRESIK, Berita Utama- Polemik pengurukan saluran air antara petambak dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) ditindaklanjuti DPRD Gresik dengan mengundang berbagai pihak terkait, Kamis (19/11/2026).
Sayangnya, pihak JIIPE tidak ada yang hadir dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kecamatan Manyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Kantor ATR/BPN Gresik dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik yang memimpin rapat tersebut menjelaskan pihaknya sebagai pemerintah daerah berharap ada masukan dan pencerahan dalam menyikapi terutama atau mempertahankan fungsi-fungsi sosial masyarakat di area kawasan industri.
‘Sekalipun tanah tersebut sudah dikuasai oleh JIIPE, silahkan menguasai. Tapi kami hanya mempertanyakan fungsi sosial di atas tanah pemilikan. Nah ini harusnya bisa dijawab. Apakah memang sepenuhnya ditutup karena hanya berdasarkan ini tanah saya, saya tutup?
Atau memang secara perundang-undangan ada tugas daripada pemilik lahan untuk tetap mempertahankan ekosistem alamnya,’papar Syahrul Munir.
Pihaknya kecewa karena ketidakhadiran JIIPE. Padahal DPRD Gresik tidak mencari masalah tetapi ada aduan dari masyarakat.
“(Rapat) Ini sebenarnya penengasan aduan. Kalau misalnya ada urusan yang berkaitan dengan hukum pidana atau perdata, kan bukan diranah sini, tapi ranahnya ke pengadilan. Di posisi ini, kita menunjukkan, menyampaikan bagaimana stand up position kita semua,’tegas dia.
Dalam rapat, masalah soal pengurukan sungai itu ditelaah satu per satu. Ternyata saat mengurus status lahan, perusahaan membuat surat pernyataan akan mengganti saluran jika diuruk. Hal itu disampaikan Aris, Koordinator Pengukuran BPN Gresik yang hadir dalam rapat.
Dijelaskan bahwa status kepemilikan lahan tersebut yakni hak guna bangunan (HGB), sebelum surat itu diproses, terdapat surat pernyataan. Isinya, perusahaan berkomitmen tidak akan menghilangkan fungsi sebelum lahan dibeli semua. “Apabila terjadi pengurukan, dalam surat tersebut perusahaan berkomitmen membuat saluran pengganti,” ucapnya.
Sementara itu, Ahmad, Perwakilan DPUTR Gresik mengatakan bahwa pihaknya sudah terjun ke lokasi. Memang di sana ada saluran yang terputus karena urukan. Sedangkan saluran itu eksistingnya menuju ke laut.
“Memang sebagian besar peruntukannya industri. Apabila statusnya sungai atau saluran irigasi, maka jadi pelanggaran. Kita akan iidentifikasi apakah ada pelanggaran atau tidak,” cetus dia.
Sedangkan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo tidak menemukan lokasi tersebut adalah daerah irigasi dan juga tidak masuk database sungai. Namun BBWS akan melakukan cek lapangan terlebih dahulu.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro menambahkan bahwa apa yang menjadi komitmen JIIPE harus dilaksanakan, yakni mengganti saluran air. “Ya karena petambak mengeluh ikan mati. Sedangkan tadi disampaikan ada komitmen mengganti, jadi harus dilaksanakan,” tegas dia.
Komentar telah ditutup.