GRESIK, Berita Utama- Pasca menerima rekomendasi dari DPP PKB untuk running sebagai calon bupati (Cabup) di Pilkada Gresik 2024, Cabup M Syahrul Munir gerak cepat untuk sharing dengan berbagai pihak. Salah satunya, bertemu dengan seluruh ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik untuk sharing.
“Berbagai permasalahan terkait dunia pendidikan di Gresik disampaikan oleh ketua MWC LP Ma’arif se Kabupaten Gresik. Ini sharing yang pertama. Nanti akan lebih sering bertemu untuk lagi,’ujar Cabup M Syahrul Munir, Jum’at (14/06/2024).
Keluhan terkait kesejahteraan guru swasta disampaikan ke Cabup M Syahrul Munir. Dimana pada era pemerintahan Bupati KH Robbach Ma’shum, kebijakannya berpihak kepada guru dan sekolah swasta. Imbasnya, kesejahteraan guru swasta di Gresik mendapat perhatian melalui insentif hingga tunjangan hari raya (THR) yang mayoritas mengabdi di lembaga pendidikan dalam naungan LP Ma’arif NU.
“Saat ini, kesejahteraan guru swasta masih sangat kurang,”tandas dia.
Tak hanya itu, permasalahan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) maupun Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) juga dikeluhkan. Sebab, Bosda yang berasal dari APBD Gresik tidak cair. Padahal, Bosda sangat dibutuhkan oleh sekolah swasta.
“Begitu juga BPPDGS yang tidak merata bagi semua guru diniyah dan guru swasta. Bahkan, validasi datanya juga dipertanyakan oleh LP Ma’arif NU,”tandasnya.
Yang tak kalah penting, M Syahrul Munir juga menerima keluhan terkait mutasi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Sebab, kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan mutase kepala sekolah membuat lembaga pendidikan swasta dibawah naungan LP Ma’arif NU semakin terpuruk akibat persaingan yang tidak imbang.
“Usulan mutasi kepala sekolah berasal dari orang sekeliling kepala daerah yang membuat sekolah swasta makin sulit bersaing,”cetus dia.
Dalam sharing tersebut, ketua-ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik ada kesepahaman banyaknya permasalahan pendidikan di Kabupaten Gresik. Sehingga, penanganannya harus ada skala prioritas. Baik priorotas infrastruktur hingga kesejahteraan guru swasta.
“Karena guru merupakan penentu masa depan bangsa ini. Maka perlu mendapat perhatian serius,”terangnya.
Ketua-ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik juga mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang berimbas pada disparitas atau kesenjangan sekolah negeri dan swasta.
“Kadang ada kewenangan dari pemerintah pusat antara Kemendikbud dan Kemenag yang menjadikan kesenjangan,”papar dia.
Masukan yang tak kalah penting yakni industri yang berkembang pesat sehingga ada imbas bagi pendidikan. Dimana siswa menjadi terlambat ke sekolah karena terjebak macet. Sebab, berbarengan dengan pekerja yang berangkat kerja.Sehingga, ada usulan regulasi khusus agar tak terjadi penumpukan yang berimbas ke dunia pendidikan.
“Ini masukan bagus yang kedepan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Karena, di beberapa daerah seperti Jakarta ada pengaturan agar tak berbenturan antara jam kerja dengan jam masuk sekolah. Termasuk, kita tuntaskan bersama angka putus sekolah. Makanya, kita bisa menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan dengan sering duduk bareng,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
