GRESIK , Berita Utama– Sebanyak 3.085 warga masyarakat yang belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Gresik bakal mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sasaran utama dari bantuan ini adalah kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Dalam penyalurannya, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses distribusi BLT.
Untuk persiapannya, Pemkab Gresik melalui koordinasi lintas sektor tengah memperkuat fondasi akurasi data bantuan sosial melibatkan seluruh Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, yang hadir dan membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap program penanggulangan kemiskinan.
“Data itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau datanya tidak valid, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Gresik,” tegasnya, Rabu (25/06/2025)
Alif juga menitip pesan khusus kepada seluruh Kasi Kesra kecamatan dengan meniinstruksikan segera berkoordinasi dengan Kesra di desa untuk melakukan verifikasi terhadap sekitar 13.000 warga. Mereka ini kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena tidak tercantum dalam data kemiskinan.
“Segera lakukan verifikasi. Setelah itu, masukkan data mereka ke dalam data kemiskinan agar bisa kita ajukan reaktivasi BPJS-nya,” ujarnya.
Kedepan, sambung dia, seluruh program dan intervensi sosial di Kabupaten Gresik akan berbasis pada satu sumber data kemiskinan.
“Mulai dari bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan lainnya. Semuanya akan berbasis pada data kemiskinan. Dan saya tegaskan, jangan ada politik suka atau tidak suka dalam pengelolaan data ini,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
