GRESIK, Berita Utama– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah melunasi hutang sebesar Rp142 miliar kepada kontraktor yang mengerjakan 243 paket pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik di tahun 2023. Termasuk, hutang pekerjaan infrastruktur di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DCKPP) Gresik.
“Sudah lunas dibayar semua. Baik hutang pekerjaan di DCKPP maupun DPUTR yang pekerjaan sudah dilaksanakan tetapi belum dibayar. Totalnya sekitar 170 miliar,”tandas Anggota Komisi III DPRD Gresik, Arif Rosidi setelah rapat kerja dengan DPUTR Gresik membedah Laporan Keterangan Pertanggungajawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023, Kamis (18/04/2024).
Ditambahkan politisi Partai Demokrat ini, banyak catatan yang diberikan Komisi III terkait kinerja DPUTR tahun 2023 lalu.
“Tadi kami sudah saya ingatkan. Jangan sampai pekerjaan yang baru selesai dan dibayar lunas, sudah rusak. Kalau itu terjadi, kesalahan dalam pengawasan yang lemah. Kita belum sidak lagi, hasil pekerjaan yang sudah beres. Karena masih ada masa pemeliharaan,”papar dia.
Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi yang mengaku alokasi anggaran DPUTR Gresik di tahun 2023 memang tinggi, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga Pemkab Gresik harus berhutang kepada kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di DPUTR Gresik.
“Ini harus jadi titik evaluasi agar penganggaran tahun 2024 ini tidak tidak seperti tahun lalu, jika terjadi hutang kan akan menggangu anggaran tahun selanjutnya,” tukas dia.
Alokasi anggaran di dinas-dinas besar seperti DPUTR, sambung politisi PKB itu, harus mendasarkan pada potensi pendapatan riil, agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.
“Seharusnya secara umum, penganggaran harus rasional, dengan berbasis potensi riil,” imbuh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Dampak dari kekurangan anggaran di DPUTR, ada beberapa pekerjaan di 2023 yang tidak selesai. Yakni, pengadaan tanah fasilitas penunjang saluran irigasi lumbung air Sukodono, dengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Lamong sebesar Rp2,4 miliar. Pembangunan jalan Domas- Gluranploso Rp940 juta. Pembangunan jembatan Pacuh sebesar Rp 581 juta, dan konsultasi pengawasan pembangunan jembatan Pacuh Rp35 juta.
“Ini tidak boleh terjadi lagi di tahun anggaran ini (2024),”tegas dia.
Komisi III memberikan masukan untuk memprioritaskan normalisasi saluran air atau anak sungai yang menjadi tanggung jawab Bidang Sumberdaya Air DPUTR. Karena pada musim hujan di banyak wilayah sering terjadi genangan karena saluran air dangkal. “Lalu untuk URC Bina Marga, kami sarankan memakai aspal hot mix agar lebih kuat kerekatannya,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
