GRESIK, Berita Utama- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gresik melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Gresik, Rabu (30/09/2026)
Mereka membawa 8 poin tuntutan.
Diantaranya, tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR), ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal, infrastruktur dan lalu lintas; banjir dan normalisasi Kali Lamong; agraria tata ruang dan amdal.
Selain itu, transparansi APBD, pajak dan retribusi; aksebilitas kepulauan Bawean serta integrasi. Ada juga isu nasional seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Setelah melakukan orasi, beberapa perwakilan pengunjuk rasa dipersilahkan untuk audiensi menyampaikan tuntutannya dengan pimpinan DPRD Gresik . Namun mereka menolak jika hanya perwakilan, sehingga semuanya dipersilahkan untuk audiensi di ruang rapat paripurna.
Karena Aliansi Mahasiswa Gresik dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa juga hendak menyampaikan aspirasi ke Bupati Gresik, akhirnya disepakati agar lebih efektif dan efisien untuk dialog langsung dengan pimpinan DPRD Gresik beserta Bupati yang didampingi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pulau selalu menghadapi fenomena yang setiap tahun itu tidak menemukan jawabannya. Yaitu transportasi laut akibat dari cuaca buruk. Kita tidak bisa menolak bahwa faktor alam itu sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Tetapi kepastian dari kebijakan Bupati untuk menghadapi situasi ketika cuaca senang buruk. Kenapa bapak?,’tanya Saiq Khayran, koordinator lapangan dari Aliansi Mahasiswa Bawean dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir dan dihadiri langsung Bupati Fandi Akhmad Yani.
Menurutnya, akibat tak ada transportasi ketika cuaca buruk, berimbas harga kebutuhan melambung, santri dari Pulau Bawean tak bisa kembali ke pondok maupun pulang ke rumahnya di Bawean. Juga menganggu aktifitas ekonomi pellaj usaha.
Yang tak kalah penting, masyarakat yang hendak membutuhkan pelayanan medis ke Pulau Jawa tak ada transportasi.
“Dari beberapa video yang beredar kemarin,
berapa orang harus rela menyewa pesawat terbang seharga Rp 110 juta uuntuk kemudian menyelamatkan ong tuanya
karena dia dalam kondisi kritis. Padahal pemerintah daerah itu seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan masyarakatnya, khusus masyarakat Kepulauan,”sergahnya.
Ada lagi kasus ibu hamil yang membutuhkan layanan medis karena kondisi genting, tetapi tidak mendapatkan layanan karena dokter spesialisnya di RSUD Umar Mas’ud Pulau Bawean masih ada di Gresik.
“Saya menilai bahwa kualitas layanan kesehatan di Pulau Bawean itu masih rendah. Karena satu-satunya rumah sakit yaitu Umar Masud di Pulau Bawean masih berada di tipe D. Yaitu tipe D, layanan kesehatan yang paling dasar itu. Berbagai fasilitas dan kebutuhan kesehatannya masih terbatas. Sehingga kita mendesak untuk pemerintah daerah bisa meningkatkan status di pelayanan kesehatan di Umar Masud menjadi di rioe C. Sehingga mendapatkan layanan yang lebih luas,”harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani mengaku minta maaf ke masyarakat Pulau Bawean. Namun, pihaknya tak tinggal diam dan berpikir keras mencarikan solusinya.
” Urusan kapal laut, pemerintah Kabupaten Gersik tidak bisa bekerja sendiri karena diatur oleh kewenangan dari lembaga atau support sistem lembaga yang lain.
Kita bisa merencanakan anggarannya karena itu bagian dari komitmen pemerintah. Di pemerintah daerah, ada dewan dan eksekutif. Tapi sekali lagi walaupun ada anggarannya, tapi kewenangannya tidak diatur, tidak bisa,”jelas dia.
Bupati Yani mengaku sedang mematangkan kerjasama dengan PT Maspion untuk menggunakan pelabuhannya sebagai tempat sandar dan labuh kapal jenis Roro untuk mengangkut barang atau logistik ke Pulau Bawean. Sedangkan kapalnya kerjasama dengan PT ASDP yang menyediakannya.
“Untuk penumpang, tetap di Pelabuhan Umum Gresik. Kenapa penumpang dilayani Bahari Ekspress, karena tidak ada pelayaran yang bersedia melayani Gresik- Bawean. Kalau anda bisa mendatangkan kapal penumpang, saya langsung izinkan untuk operasionalnya sekarang juga,”tegas dia.
Ada persoalan ketika Pemkab Gresik hendak membangun pelabuhan umum sendiri. Pertama soal kesulitan mendapatkan lahan. Sebab, Pemkab Gresik tidak memiliki lahan di sepanjang pesisir pantai. Kedua, kewenangannya di institusi lain untuk perizinannya.
“Solusi yang mendapat lampu hijau dari KSOP dengan bekerjasama memanfaatkan pelabuhan PT Maspion. Pemkab Gresik tinggal menyiapkan anggaran untuk subsidinya,”jelas dia.
Berkaitan dengan RSUD Umar Mas’ud, Bupati Yani mengatakan sangat mudah untuk menaikkan menjadi tipe C.
‘Tinggal ditambah tempat tidur (TT) sudah bisa menjadi tipe C. masalahnya di sumberdaya manusia (SDM) yaitu dokter spesialis,”tegasnya.
Beberapa tahun lalu, Pemkab Gresik sudah memberikan beasiswa untuk dokter umum menempuh spesialis. Ada 5 dokter yang mendapat beasiswa dengan perjanjian setelah lulus mengandi di Pulau Bawean.
” Tahun depan, sudah selesai pendidikan dokter spesialisnya. Kalau SDM sudah ada, tinggal kita penuhi kebutuhan sarana dan prasarananya,”urai Bupati Yani.
Pertanyaan kritis terkait CSR dari mahasiswa lainnya, Bupati menjelaskan
Pemerintah Kabupaten Gresik telah memaksimalkan CSR untuk masyarakat dan penyerapan tenaga kerja telah dibuatkan Perda Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 71 Tahun 2024.
“Mahasiswa juga bisa mengusulkan Melalui CSR. Nantinya oleh perusahaan akan disamakan dengan program yang dijalankan. Dan masuk dalam perencanaan untuk direalisasikan tahun berikutnya. Sama dengan pola penganggaran di pemerintah daerah,’cetus Bupati Yani.
Untuk infrastruktur, Pemkab Gresik telah fokus pembangunan jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa.
“Untuk jalan tol, di wilayah Gresik utara telah di hold karena fiskal di pemerintah pusat. Hanya Tol Kebomas – JIPPE yang rencana dilanjutkan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Bupati Yani.
Sedangkan terkait Banjir, Pemkab Gresik telah berencana membuat waduk untuk menampung air banjir. Kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian masyarakat.
“Jadi, program prioritas untuk masyarakat. Kami siap dikritik dan menerima masukan. Silahkan untuk mengawal anggaran daerah,” tandas dia.
Setelah mediasi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir serta perwakilan organisasi kemahasiswaan membuat pakta integritas.
Sementara Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir menyampaikan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi dengan tertip.
“Terimakasih para mahasiswa yang telah menyampaikan masukan dengan tertib dan aman, sehingga ini akan menjadi masukan di DPRD untuk segera ditindak lanjuti,” kata Syahrul Munir.
Massa akhirnya membubarkan dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya.
Komentar telah ditutup.
