GRESIK, Berita Utama- Antar pimpinan yakni ketua dan wakil ketua DPRD, ketua alat kelengkapan dewan (AKD) dan ketua-ketua fraksi di DPRD Gresik terlibat gegeran sendiri dalam rapat evaluasi penyerapan APBD Gresik tahun 2022 dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, Kamis (22/12/2022).
Bahkan, berujung aksi walk out yang dilakukan Ketua Komsi IV DPRD Gresik Muchammad. Sebab, dia merasa pembahasan rapat melenceng dari agenda awal. Pimpinan rapat lebih fokus membahas penyerapan anggaran untuk hibah, bantuan sosial (bansos) maupun bantuan keuangan (BK).
“Saya bertanya, terkait penyerapan anggaran di mitra kerja Komisi IV yang masih tersisa banyak. Misalnya, belanja di Dinas Pendidikan masih belum terserap sebesar Rp 235 miliar. Lalu, belanja di Dinas Kesehatan sebesar Rp 188 miliar. Karena ini (pendidikan dan kesehatan) kebutuhan dasar masyarakat,”ujar Muchammad dengan ekspresi marah menceritakan gegeran dalam rapat tertutup tersebut.
Politisi PKB tersebut mengaku emosional karena salah satu koleganya justru menyela dan meminta agar rapat fokus ke penyerapan anggaran hibah, bansos dan BK saja. Dan pimpinan rapat juga dianggap Muchammad tidak mengakomodir pertanyaan yang diajukan. Tetapi, mempersilahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjelaskan serapan bansos, hibah dan BK.
“Silahkan saja diteruskan sendiri. Saya keluar,”tandas dia.
Menurut Muchammad, percuma saja OPD mengirimkan data-data realisasi penyerapan anggaran, tetapi pimpinan fraksi dan AKD tidak memelototi satu persatu anggaran OPD yang menjadi mitra kerjanya.
“Kalau OPD tidak mengirim dan menyertakan data, kita justru minta. Tapi, kalau OPD sudah mengrim data-data, kita justru tidak mau membacanya,”gerutu dia.
Data yang disajikan oleh Pemkab Gresik hingga 21 Desember 2022, anggaran belanja di Dispendik sebesar Rp 957,4 miliar tetapi terserap sebesar Rp 722,4 miliar atau masih 75 % sehingga masih ada Rp 235 miliar. Kemudian Dinkes sebesar Rp 693 miliar, baru terserap Rp 505 miliar atau 72 % dan tersisa sebesar Rp 188 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sebesar Rp 260 miliar baru terserap sebesar Rp 130 miliar atau 50 % dan kurang sebesar Rp 130 miliar.
“Dinas Sosial dari anggaran sebesar Rp 29 miliar bar terserap sebesar Rp 15 miliar dan tersisa sebesar Rp 13 miliar. Begitu juga Dinas KBPP yang anggarannya sebesar Rp 28 miliar baru teralisasi sebesar Rp 18 miliar sehingga tersisa sebesar Rp 10 miliar,” urai dia.
Sementara itu, Sekretaris FPKB Abdullah Hamdi menyatakan, pasca Ketua komisi 1V Muhammad walk out, rapat juga memelototi sisa anggaran masing-masing OPD.
“Awalnya memang belum dibahas secara detail masing-masing OPD. Setelah itu, baru dibahas masing-masing OPD,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
