GRESIK, Berita Utama– Berbagai ketimpangan dalam belanja modal versus belanja operasional menjadi sorotan dari Fraksi Partai Golkar(FPG) DPRD Gresik dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2026.
“Porsi belanja operasional yang mencapai 72 koma 68 persen, sedangkan Belanja Modal hanya 11 koma 92 persen. Ketimpangan ini berisiko mengurangi percepatan pembangunan infrastruktur fisik publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gresik, seperti perbaikan jalan, jaringan irigasi, dan sarana kesehatan,”ujar Khusnul Fiqhan yang membacakan pemandangan umum ( PU) FPG terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam dengan dihadiri Wabup dr Asluchul Alif, Senin (07/09/2026).
Begitu juga efisiensi belanja barang dan jasa (barjas) dimana nilai belanja barjas sebesar Rp 1,019 triliun hampir menyamai belanja pegawai sebesar Rp 1, 020 triliun. ‘Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa belanja barang/jasa ini benar-benar produktif dan tidak didominasi oleh kegiatan administratif atau seremonial,” tandasnya.
Terkait kemandirian keuangan daerah meningkat positif dimana pendapatan asli daerah (PAD) Gresik menyumbang 50, 01 persen dari total pendapatan.
“Pencapaian ini patut diapresiasi karena membebaskan Gresik dari ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat. Namun, porsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) yang hanya Rp 12,05 miliar atau 0,76 persen)perlu mendapat perhatian serius agar dividen BUMD bisa dimaksimalkan pada tahun-tahun berikutnya,”papar dia.
Dampak terhadap penyusunan APBD Tahun 2027, lanjut dia, penutupan defisit sebesar Rp 445, 06 miliar di P-APBD 2026 mengandalkan akumulasi penerimaan pembiayaan yakni SiLPA tahun 2025, maka dampaknya, pada APBD 2027 Pemda tidak lagi memiliki bantalan SiLPA yang tebal.
“APBD 2027 wajib disusun lebih realistis tanpa bergantung pada SiLPA berlebih.
Untuk mempertahankan belanja publik tanpa ditopang SiLPA besar, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak serta Retribusi Daerah pada 2027 menjadi keharusan mutlak. Restrukturisasi Porsi Belanja: APBD 2027 harus melakukan efisiensi ketat pada Belanja Operasional untuk menaikkan porsi Belanja Modal setidaknya hingga mendekati 15 sampai 20 persen, demi menjaga pertumbuhan ekonomi lokal,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
