GRESIK, Berita Utama- Kendati sangat mendukung prioritas penanganan dan penanggulangan banjir, tetapi Fraksi Partai Demokrat (FPD) memberikan berbagai catatan kritis dalam pemandangan umum (PU) fraksi terkait nota rancangan pendapatan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) Gresik tahn 2023 dalam rapat paripurna, Senin (31/10/2022). Sebab, penanganan dan penanggulangan banjir tidak hanya memerlukan anggaran memadai dan berkelanjutan, melainkan juga memerlukan keterlibatan beberapa perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Anggaran belanja penangan banjir mesti mencerminkan aspek kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dengan mengedepankan indikator-indikator yang terarah dan terukur. Sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan secara langsung dan nyata terjadinya peningkatan penanganan banjir dari waktu ke waktu.Mohon tanggapan?,”pinta Ifta Hidayati yang membacakan PU FPD.
Pihaknya juga mengajukan agar anggaran untuk penanganan dan penanggulangan banjir tidak dilakukan pengurangan sebagaimana 21 pos pembelanjaan yang tertuang dalam laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
“Jika belanja untuk pembebasan lahan Kali Lamong menjadi bagian dari rencana penanganan dan penanggulangan banjir, maka hendaknya tidak dilakukan pengurangan sebesar Rp. 18.5 miliar sebagaimana tercantum dalam laporan Banggar,”ucap dia.
Sebaran belanja infrastruktur yang mencakup 40% anggaran, lanjut dia, sudah sepatutnya memperhatikan aspek proporsionalitas antar perangkat daerah selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTRO. Misalnya, pertanian, perikanan, pendidikan serta sarana-sarana pendukung aktifitas publik.
“Hal ini dalamrangka menumbuhkan inovasi tiada henti bidang infrastruktur publik, di satu segi, dan pelaksanaan FGD anggota DPRD dapat benar-benar dimplementasikan, pada segi lainnya. Mohon tanggapan,”ujar dia.
Penurunan angka kemiskinan, sambung Ifta, merupakan poin penting yang harus dicapai dengan indikator yang benar-benar terukur dan terpercaya dari waktu- waktu. Jika kesejahteraan rakyat disebut sebagai tujuan ideal dari aktifitas berbangsa dan bernegara, maka ;enurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun dapat menjadi barometer terpenuhinya prinsip- prinsip anggaran secara keseluruhan.
“Efektifitas dan ketepat-sasaran anggaran belanja di bidang ini tidak kalah pentingnya dengan indikator yang benar-benar menjamin keterarahan, keterukuran, dan bahkan keterpercayaan. Dalam arti kesesuaian angka-angka turunnya kemiskinan di meja kerja pemerintahan dengan realitas berkurangnya orang-orang miskin di lapangan,”papar dia.
FPD, kata Ifta, menekankan kembali pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam rapat Bnaggar dan Timang Pnmkab Gresik terkait program penurunan angka kemiskinan dengan indikator langsung seperti kegiatan rehabilitasi pada Dinas Sosial dan indikator-indikator tidak langsung.
“Harapan kami jelas, yaitu agar APBD Tahun Anggaran 2023 dapat memperluas cakupan program- program kongkrit penurunan angka kemiskinan dengan indikator-indikator langsung pada bidang-bidang lain seperti pertanian, perikanan, dan pemberdayaan. Dan dapat diperluas pada organisasi perangkat daerah seperti Dinas Tenaga Kerja. Mohon Tanggapan?,”pintanya.
Satu catatan tambahan, sambung Idta, rencana belanja alokasi dana desa (ADD) tidak dilakukan pengurangan sebesar Rp. 22.9 miliar.
