GRESIK, Berita Utama- Pengalaman permasalah pencairan hibah untuk infrastruktur pendidikan serta Bantuan Keuangan Khusus (BK) Desa yang morat- marit di tahun 2023 lalu, tak boleh terulang lagi di tahun 2024 ini. Untuk itu, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik sepakat mengubah sistem pencairan hibah dan bantuan menjadi satu tahap.
Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan tahun 2023 lalu, BKK Desa sistem pencairannya dilakukan dua tahap. Namun dalam perjalanannya, pencairan bantuan tahap dua tidak bisa karena anggaran yang defisit. Alhasil, ada skenario menjadi piutang untuk BKK Desa di tahun berikuatnya yang menjadi beban di tahun berikutnya. Sedangkan bantuan hibah yang tidak cair menjadi hangus.
“Ini menjadi evaluasi kami. Salah semua sistem anggarannya. Tak boleh terjadi lagi,” ujarnya dengan nada serius, Senin (04/11/2024).
Agar kejadian tersebut tidak terulang menjelang tutup anggaran di APBD Gresik tahun 2024, maka Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemerintah sepakat pencairan bantuan akan dilakukan satu tahap.
“Sudah disepakati. Menjelang akhir tahun 2024, pencairan bantuan akan dilakukan satu tahap. Apalagi, dananya sudah siap di kas daerah,” tukasnya.
Dengan adanya perubahan ini, pihaknya meminta penerima bantuan dan pemerintah untuk menyesuaikan dengan cepat.
“Jadi yang sudah terlanjur mengajukan pembayaran dengan sistem dua tahap agar menyesuaikan menjadi satu tahap,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pengajuan bisa dilakukan paling lambat November ini.
“Sehingga, pada Desember sudah bisa dicairkan semuanya. Kami sudah minta pemerintah melakukan sosialisasi kepada para penerima,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
