GRESIK, Berita Utama- Jumlah koperasi di Gresik tercatat sebanyak 1.584 koperasi tetapi separuhnya saja yang aktif. Padahal, volume usaha mencapai Rp 4,2 triliun yang melebihi dari APBD Gresik. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Gresik dalam menfasilitasi di tengah kondisi fiscal daerah yang jeblok.
“Ketika kita memaknai koperasi menjadi sesuatu yang penting, maka koperasi seharusnya menjadi prioritas,”ujar Calon Bupati (Cabup) M Syahrul Munir dalam audiensi dengan pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Gresik, Rabu (19/06/2024).
Dijelaskan anggota Komisi II DPRD Gresik ini, permasalahan umum yang dihadapi koperasi di Kabupaten Gresik yakni akses modal, sertifikasi pengurus, pendidikan koperasi usaha dini.
“Ketika saya bertemu dengan pengurus koperasi, ternyata ada satu problem berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM),”paparnya.
Maka, sertifikasi pengurus koperasi penting karena keahlian seseorang harus diakui dengan tersertifikasi.
“Koperasi harus ditanamankan dalam mindset anak-anak. Karena tantangan zaman luar biasa. Termasuk pinjaman online (pinjol). Anak-anak belum memahami betul. Nah, cara mengatasi pinjol dengan pendekatan koperasi,”tegasnya.
Pemerintah daerah dalam pendekatan penguatan koperasi, sambung dia, seharusnya dengan berbasis urusan bukan berbasis dinas. Fakta saat ini, Pemkab Gresik hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 12 miliar dalam APBD Gresik untuk Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) yang pengunaannya lebih besar untuk belanja pegawai.
“Yang menjadi kegiatan, anggarannya hanya sedikit. Kalau berbasis urusan, misalnya untuk sertifikasi pengurus koperasi. Bisa lewat dinas tenaga kerja. Jadi tak harus di Diskoperindag,”urainya.
Cabup M Syahrul Munir berharap koperasi bisa mandiri. Hal tersebut bisa dengan berbagai cara, misalkan akses modal. Yakni mensinergikan agar koperasi benar- benar bisa mandiri. Sedangkan pemerintah daerah sebagai fasilitator.
“Sehingga harus difasilitasi agar bisa bersaing. Kalau tak difasilitasi maka tergerus. Misalkan pinjaman online,”terang dia.
Menurut Cabup M Syahrul Munir, citra koperasi agar menarik. Sehingga harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Anak-anakl akan meramaikan. Bisa kita kreasikan. Kalau pemerintah ada kreasi, citra akan terangkat.
“ Misal sosialisasi ke sekolah tentang koperasi. Anak-amal kita ajak study banding ke koperasi. Termasuk, laba yang diperoleh dari koperasi juga disampaikan,”ulasnya.
Untuk akses permodalan, sambung Syahrul Munir, bisa melalui PT BPR Bank Gresik. Dan hal tersebut sebenarnya bisa, tetapi tidak dilaksakan.
“Padahal, bisa melalui channeling ataupun sindikasi ketika ada pembiayaan proyek-proyek besar,”papar dia.
Diakui Syahrul Munir, non performance loan (NPL) atau kredit macet PD BPR Bank Gresik naik siginifikan karena UMKM diberi modal tetapi tak mau bayar.Itu melalui Perda Kredit Lunak. Apalagi ada isu BPR Pemerintah Daerah hendak ditutup. Maka perlu ada antisipasi..
Yang tak kalah pelik, minimnya dewan pengawas koperasi yang tak memilii sertufikat.
“Ini bahaya karena pengumpulan dana masyarakat tetapi pengawasnya tidak memiliki kompetensi. Coba nanti kita berikan pelatihan,”tukas dia.
Memasukkan koperasi dalam perencanaan pembangunan daerah, jika tidak di tuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi omong kosong.
“Jika koperasi ditempatkan menjadi kebangkitan ekonomi Gresik, maka koperasi harus di tempatkan dan dimanfaatkan dengan baik,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua I PKP RI Kabupaten Gresik Ahmad Djamil mengatakan pihaknya telah memberikan akses modal usaha pinjaman senilai Rp 1 miliar yang disalurkan ke koperasi wanita (kopwan) –kopwan yang menyebat di Kabupaten Gresik. Sebab, PKP RI juga memiliki BPR sendiri.
“Kami bisa menopang ekonomi dan membebaskan masyarakat dari rentenir,”paparnya.
Selain itu, banyaknya koperasi simpan pinjam (KSP) yang abal-abal. Kendati memiliki calon anggota sebanyak 1.000 orang, tetapi sudah 5 tahun tak akan menjadi anggota KSP.
“Yang perlu di waspadai itu KSP yang kayak kayak koperasi padahal tidak. Itu yang harus di hindari atau di berantas,”harapnya.
Pihaknya juga berharap harus ada revalitasi koperasi unit desa (KUD). Jika dibiarkan, aset-aset KUD akan menjadi milik pribadi.
Sedangkan Achwan Hariyanto, Ketua II PKPRI Gresik sekaligus ketua Dekopinda (Dewan koperasi Indonesia Indonesia daerah) Kabupaten Gresik mengeluhkan sikap Pemkab Gresik yang hendak mengambil alih aset milik mereka di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo.
“Padahal, kami yang membangun dengan swadaya dari urunan. Memang tanahnya aset Pemkab Gresik. Waktu itu, ada perintah dari pemerintah pusat untuk membangun Dekopinda,”jelasnya. Mereka berharap, Pemkab Gresik bisa menghibahkan tanah tersebut ke Dekopinda. Serta memberikan bantuan untuk perawatan bangunan.
Komentar telah ditutup.