GRESIK, Berita Utama– Banyak masukan terkait permasalahan dalam dunia pendidikan yang diterima oleh Dewan Pendidikan (DP) Gresik. Untuk itu, DP mengirimkan surat meminta audiensi dengan pimpinan DPRD Gresik serta perwakilan Komisi IV guna menyamakan persepsi sekaligus mencari solusinya.
Rombongan DP Gresik yang dipimpin langsung Ketua DP Gresik Syaiful Kirom dan Sekretarisnya, Dr Makinuddin dan diterima oleh Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir didampingi Ketua Komisi IV, Muhammad dan anggota Komisi IV, Syaichu Busyiri untuk audiensi di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik, Senin (20/03/2023).
Mustoha, salah satu anggota DP Gresik menjelaskan tentang kondisi riil salah satu sekolah negeri di Pulau Bawean dimana jumlah muridnya hanya enam orang. Tetapi, tenaga pendidiknya ada ada tujuh orang.
“Jadi lebih banyak tenaga pendidik dibanding muridnya. Nah, masalah seperti ini yang harus dicarikan solusi untuk dimerger atau di regrouping,”ungkap dia.
Pihaknya, tidak menghendaki pemerintah daerah menambah tenaga pendidik yang sudah overload di sekolah negeri yang kurang murid. Termasuk, memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan murid.
Berbagai permasalahan di dunia pendidikan lainnya yakni berkaitan dengan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Masukan yang muncul ke DP Gresik agar perhitungan Bosda yang berasal dari APBD Gresik tidak berdasarkan dari jumlah murid melainkan berdasarkan rombongan belajar (rombel).
“Dewan Pendidikan Gresik juga menerima masukan terkait sarana dan prasarana (sarpras) sekolah negeri yang kategori rusak berat ataupun rusak berat. Mereka berharap sarpras bisa berasal dari Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Gresik untuk pembangunan sekolah negeri,”imbuh Ketua Komisi IV, Muhammad.
Dalam penanganan terhadap sekolah rusak baik yang rusak berat dan sedang, sambung Muhammad, mereka minta dibuatkan grand deaian sehingga perbaikan tidak dilakukan hanya temporrer.
“Komisi IV siap mengudang Dinas Pendidikan Gresik dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Karena masih banyak sekolahan yang status tanah belum jalas,”imbuh dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir mengatakan ada berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi pembangunan sekolah negeri yang rusak. Salah satunya melalui corporate social responbility (CSR) dari perusahaan-perusahaan.
Menanggapi keluhan yang muncul dalam audensi yakni DP Gresik sambat tidak mendapatkan bantuan dana dari APBD Gresik. Padahal, mereka juga membutuhkan anggaran untuk operasional. Sehingga, DPRD Gresik diminta agar mengupayakan bantuan anggaran tersebut, Qodir membuka pintu lebar. “Silahkan membuat RKA (rencana kegiatan dan anggaran-red) untuk usulan bantuan dana kegiatan. Ajukan melalui OPD terkait, nanti kita akan tindaklanjuti,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
