Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat 

Beritautama.co - November 10, 2026
Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 - (Beritautama.co)
|

NASIONAL, Berita Utama –  Keterbukaan informasi publik harus membuat masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan program ketenagakerjaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Hal tersebut ditegaskan  Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik di era modern. Hak masyarakat untuk memahami program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja harus diimbangi dengan informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.

Sebagai contoh, data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 mencatat 265.008 pendaftar. Sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 1.257 peserta merupakan penyandang disabilitas. Tingkat penempatan kerja lulusan (graduate placement rate) mencapai 40,12 persen, tetapi belum mencakup seluruh lulusan baru.

Pada Program Pemagangan Nasional (MagangHub), data per 26 Oktober 2026 mencatat 87.122 peserta ditetapkan, 81.530 di antaranya peserta aktif. Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.

Cris juga memaparkan bahwa penguatan tata kelola informasi diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Kemnaker melakukannya melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik berjalan merata.

Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
PKG Borong 9 Penghargaan di APQO 2026.

PKG Borong 9 Penghargaan di APQO 2026.

Berita   Ekonomi   Sorotan
Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat 

Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat 

Berita   Nasional   Sorotan
Polres Gresik – Sespimma Gelar Baksos dan Bakti Kesehatan di Warga

Polres Gresik – Sespimma Gelar Baksos dan Bakti Kesehatan di Warga

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
DPRD Gresik Tampung Aspirasi FK PKBM untuk Cegah dan Tangani ATS

DPRD Gresik Tampung Aspirasi FK PKBM untuk Cegah dan Tangani ATS

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Pemkab Gresik Rencana Bangun Panti Jompo di 2027

Pemkab Gresik Rencana Bangun Panti Jompo di 2027

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Ketentuan BSU 2026, Pekerja Berhak Terima Bantuan Rp900 Ribu

Ketentuan BSU 2026, Pekerja Berhak Terima Bantuan Rp900 Ribu

Berita   Nasional   Sorotan
Wabup Gresik Berharap School Religious Culture Ditetapkan Seluruh Sekolah Negeri

Wabup Gresik Berharap School Religious Culture Ditetapkan Seluruh Sekolah Negeri

Berita   Daerah   Pemerintah   Pendidikan   Sorotan
IDUL-FITRI-1446-IKLAN-FRAKSI-scaled