JATIM – Beritautama.co – Pascadiluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada 17 Desember 2022 lalu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Webinar Sosialisasi IKP 2024 secara daring melalui Zoom, Selasa (27/12/2022).
Peserta yang mengikuti webinar secara daring ini berjumlah sekitar lima ratus orang yang terdiri dari seluruh pejabat, baik struktural maupun fungsional di lingkungan Kemendagri, DPRD, sekretaris daerah, KPU, bawaslu, bakesbangpol, dinas kominfo, dan pranata humas dari seluruh provinsi, kabupaten/kota berbagai daerah di Indonesia.
Adapun beberapa narasumber dari webinar ini meliputi, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Josef Kristiadi, Komisioner KPU Muhammad Afifudin, Intelijen Ahli Madya Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Tarwo Kusnano, Direktur Politik Intelkom Polri Brigjen Pol. Yudha Gustawan, Koordinator Kelompok Operasi Deteksi Penanggulangan dan Pemulihan Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional BSSN Taufik Arianto, dan Dirjen Aplikasi Informasi Kemenkominfo.
Webinar ini digelar karena adanya beberapa faktor yang bisa memengaruhi sukses pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.
Faktor tersebut di antaranya kesiapan penyelenggara pemilu pemerintah maupun pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan dari seluruh stakeholder termasuk penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Dalam sambutan pembukaan, Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, IKP ini adalah bahan dari trilogi ilmiah yang sudah terujikan khusus untuk pelaksanan pemilu nanti.
“Oleh karenanya ini menjadi sangat penting, apa sih yang harus dilakukan dari berbagai pihak terhadap sukses pemilu baik dari proses maupun output,” jelasnya.
“Ada banyak hal yang memengaruhi kualitas pemilu kita dalam sistemnya. Jika ada kerawanan-kerawanan tentu ini harus dilakukan pencegahan-pencegahan. Tentu peringatan-peringatan melalui sajian indeks kerawanan yang dikeluarkan bawaslu menjadi PR kita bersama langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dan terukur supaya apa yang diingatkan dalam indeks ini jangan sampai terjadi. Justru indeks ini diupayakan jangan sampai terjadi di lapangan,” imbaunya.
Bahtiar menyampaikan bahwa hal ini juga merupakan upaya dalam melakukan pencegahan dini atau deteksi dini terhadap masalah potensi kerawanan yang ada di IKP Tahun 2024.
“Kami berkomitmen Kementerian Dalam Negeri khususnya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan selalu aktif memberikan dukungan apa pun untuk mendukung sukses tugas-tugas kepemiluan yang diemban oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU dan DKPP,” tukasnya. (*/zar)
