GRESIK – beritautama.co- untut ratusan tambak di tiga desa yakni Tanjung Widoro, Kramat dan Watu Agung di wilayah Mengare Kecamatan Bungah yang jebol akibat diterjang banjir rob beberapa waktu lalu, mereka menuntut tanggungjawab Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
“Gelombang laut yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga,” kata Kepala Desa (Kades) Tajungwidoro, Mastain kepada awak media usai audensi dengan perwakilan JIIPE di Balai Desa Watuagung, Senin (13/06/2022).
Mereka menuding sejak reklamasi kawasan ekonomi khusus (KEK) berlangsung di JIIPE dimana ratusan hektar tambak berubah menjadi daratan untuk pelabuhan internasional, laut mengalami pendangkalan yang berdampak pada pendapatan nelayan semakin menurun.
Salah satu warga Desa Watu Agung Abdul Amin mengakui banjir rob memang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum JIIPE berdiri di Gresik. Namun, dampaknya tidak separah tahun ini, hingga menyebabkan banyak tambak jebol.
“Sejak ada reklamasi JIIPE ,ketika banjir rob banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektar,” ujar dia.
Untuk itu, mereka menuntut JIIPE bertanggungjawab dengan melakukan normalisasi kali dengan cara pengerukan dan memperbaiki tanggul tambak yang jebol.
“Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam,” katanya.
Selain itu, tuntutan masyarakat Mengare selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang selama ini tidak jelas. Banyak warga Mengare yang melamar kerja di lingkungan JIIPE tidak diterima dengan alasan tidak ada lowongan.
“Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas kemana warga akan mencari pekerjaan,” tukasnya.
Selanjutnya, penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) selama ini tidak jelas, berdampak kepada masyarakat. “Harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare,” terangnya.
Mereka memberikan waktu tiga hari kedepan untuk memberikan kepastian. Kalau tiga hari kedepan belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan.
Menanggapi tuntutan warga tersebut, perwakilan JIIPE, Mifti Haris menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinannya. Yang jelas, ketiga tuntutan tersebut menjadi atensi. Misalnya, normalisasi kali dan perbaikan tanggul tambak yang jebol. Harus ada pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan prioritas penanganannya.
“Harus dipetakan dulu, lokasi mana yang harus dikerjakan dulu. Tentu harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat,” kata dia. Mifti membantah bahwa reklamasi bukan menjadi penyebab jebolnya tambak di wilayah Mengare. Semua murni faktor alam. Hal itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Seperti di Surabaya, Semarang dan daerah lain juga mengalami banjir akibat air laut naik atau banjir rob. Jadi murni karena faktor alam,” ujar Mifti.
Soal penyerapan tenaga kerja, Mifti menyebut, sudah sering menyampaikan ke perusahaan yang beroperasi di kawasan JIIPE. Penyerapan tenaga kerja untuk memprioritaskan masyarakat Gresik. Khususnya yang berada di sekitar perusahaan.
“Termasuk penyaluran CSR terus kami lakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan,” pungkasnya.
