GRESIK, Berita Utama– Banyaknya lelang gagal proyek infrastruktur yang gagal sehingga harus dilakukan re-tender atau lelang ulang mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Gresik. Sebab, proyek infrastruktur yang pos anggarannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
“Sudah pernah kita tanyakan permasalahan tender gagal yang terpaksa diretender ini, ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Gresik. Ternyata, kesalahan bukan karena perencanaan yang tidak matang dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, justru dari perusahaan atau kontraktor yang mengikuti tender,”ujar Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi dengan nada serius, Rabu (01/07/2026)
Menurutnya, perusahaan atau kontraktor tidak siap dengan sistem yang dibangun oleh ULP yakni minicontract atau kompetisi.
“Penawaran yang diajukan ngawur oleh peserta lelang. Harga penawaran turun sangat jauh. Ketika tim ULP mengecek ke lapangan, harga bahan tidak sama dengan penawaran atau dibawah batas kewajaran. Kalau dipaksakan memenangkan peserta tender, bisa mangkrak proyek yang dikerjakan karena selisihnya sangat jauh,” papar dia.
Selain itu, banyak perusahaan atau kontraktor yang memalsukan dukungan dari pabrikan setelah dilakukan crossing oleh tim ULP. Praktis, sangat rentan terjadi ketidaksesuaian dalam pengerjaan proyek nantinya.
Permasalahan lainnya, banyak kontraktor yang tidak siap modal untuk melaksanakan ketika memenangkan tender. Dikhawatirkan akan menjadi jual beli proyek.
“Meskipun tidak perlu ada jaminan yang dikeluarkan oleh bank kalau ada dana mengendap dari perusahaan atau kontraktor yang mengikuti tender,”terang dia.
Realitas tersebut membuat kontraktor lokal sulit fight dengan kontraktor yang memiliki modal. Alhasil, hanya beberapa perusahaan saja yang memenangkan tender.
“Perusahaan besar ini, juga punya tangan di daerah. Kalaupun mereka tidak menang tender, tetapi mereka tetap yang mengerjakan,”cetus Hamdi.
Untuk itu, Komisi III DPRD Gresik akan memperketat pengawasan pekerjaan proyek infrastruktur yang didanai APBD Gresik tahun 2026.
Komentar telah ditutup.
