GRESIK, Berita Utama– Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik dalam Pelayanan Admistrasi Kependudukan (Adminduk) oleh mendapat apresiasi positif dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Teguh Setyabudi yang datang bersama rombongan untuk menyambangi dan melihat langsung pelayanan adminduk di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gresik, Rabu (08/11/2023)
Selain itu, rombongan yang disambut oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) dan Sekda Achmad Washil Miftahul Rahman, juga menyerahan blanko KTP elektronik sebanyak 2.000 keping.
Bu Min menjelaskan MPP Gresik mencakup seluruh pelayanan kepada masyarakat, termasuk di antaranya pelayanan administrasi kependudukan.
“Patut diketahui bahwa pelayanan adminduk tidak terbatas disini saja, tetapi Dispendukcapil Gresik secara rutin melakukan layanan baik secara kolaboratif dengan instansi lain, maupun jemput bola di desa, sekolah, perusahaan, bahkan di pusat perbelanjaan,” terang Bu Min kepada rombongan.
Mendapat penjelasan tersebut, Dirjen Kemendagri Teguh Setyabudi memberikan apresiasi yang dilakukan Dispendukcapil Gresik berkolaboratif dengan berbagai instansi dan layanan jemput bola. Menurutnya, inovasi semacam ini perlu untuk dilakukan dalam memaksimalkan layanan Adminduk bagi masyarakat.
Ketiak meninjau MPP, Teguh Setyabudi berbincang dengan masyarakat yang mengantri terkait pelayanan Adminduk. Ternyata, pelayanannya bagus dan gratis.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Hari Syawaluddin mengaku akan tetap meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin. Salah satu yang terus digenjot capaiannya adalah pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kita terus mengejar target IKD, dari yang awalnya 5.600 IKD pada akhir tahun 2022 kita tingkatkan menjadi 16.000 IKD pada bulan Juni 2023. Sekarang capaiannya sudah 35.600 IKD. Setiap hari tidak ada hari tanpa jemput bola,” tegasnya. Kedepan, pihaknya berkeinginan mempadukan pelayanan kependudukan dengan berbagai layanan lain seperti Samsat, pajak, BPJS maupun Dinas Sosial. Bahkan, untuk layanan jemput bola nantinya akan turun hingga ke tingkat RT dan RW.
Komentar telah ditutup.
