GRESIK, Berita Utama – Kebijakan pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat menggelar acara buka bersama (bukber) dikeluhkan oleh pengusaha hotel dan mall di Gresik yang menginginkan adanya kelonggaran terkait aturan tersebut. Alasannya, bukber juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sektor Usaha Mikro Kecil Masyarakat (UMKM).
“Karena buka puasa bersama itu sudah menjadi budaya dan tradisi kita di setiap bulan suci Ramadan. Maka, kami berharap tetap ada (kelonggaran,red) dimanapun, karena pemerintah sendiri sudah bisa melewati masa sulit selama dua tahun saat dilanda Covid-19. Jadi situasi sudah normal kembali dan ekonomi bertumbuh terus,” kata Direktur Umum (Dirut) PT Dharma Graha Utama (DGU) Erwin H Poedjono, Senin (27/3/2023).
Hal senada diketakan owner dan penasehat utama PT Dharma Graha Utama Grup Bambang Harjo Soekartono yang menyatakan larangan bukber hanya berlaku bagi ASN dan pejabat tertentu, khususnya di lingkungan menteri dan ASN di lingkungan Sekretaris Kabinet.
“Jadi himbauan Pak Presiden itu kan hanya untuk menteri dan jajaran yang ada di lingkungan Sekretaris Kabinet, dan tidak semua pegawai negeri. Dan Pak Jokowi pasti sudah mempertimbangkan, bahwa tidak semua pegawai negeri atau ASN dilarang untuk berbuka puasa,” ujar Bambang.
Bambang menilai menilai bahwa larangan buka puasa bersama ditetapkan bagi ASN tidak hanya untuk menghindari penyebaran Covid-19, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perilaku hedonisme. Sebab saat ini perilaku hedonisme sedang disoroti.
Sehingga gaya hidup hedon para pejabat dan keluarganya diharapkan tidak terjadi dalam momentum buka puasa bersama di bulan Ramadan. Namun demikian, aturan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM.
“Karena buka bersama para ASN juga menghidupkan ekonomi-ekonomi khususnya para pelaku UMKM, apalagi hotel juga ada yang ketegori UMKM, seperti yang memiliki modal Rp 50 miliar ke bawah itu termasuk UMKM,” beber dia.
Bambang menjelaskan bahwa UMKM selama ini menjadi pemegang kendali penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60 persen ekonomi bergantung kepada UMKM, ditambah lagi 90 persen Sumber Daya Manusia (SDM) ada di UMKM.
“Maka ini harus disikapi oleh PNS yang ada di daerah, tetap saja jalan terus. Karena ini juga dalam rangka membantu masyarakat terutama UMKM kita, jadi saya pikir pemerintah daerah maupun ASN gak perlu khawatir,” pungkasnya.