NASIONAL, Berita Utama– Pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dijelaskan pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.
Ketentuan tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.
Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan. Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.
Setelah memasuki hubungan kerja, perhatian pemerintah beralih pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja. Afriansyah mengingatkan bahwa penerapan K3 merupakan hak fundamental setiap pekerja sehingga tidak boleh diperlakukan sebatas pemenuhan administrasi perusahaan.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Adapun ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial. Upaya ini didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional serta penegakan hukum secara tegas, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

