GRESIK, Berita Utama- Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah (Bu Min) tampak uring-uringan ketika didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, dr Ummi Khoiroh mengunjungi salah satu penyandang disabilitas, Nur Jahirotul Mahiyah (31) yang tinggal di Dusun Pereng Wetan, Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Jum’at (25/11/2022)
Sebab, dia masih belum masuk ke database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Permasalahannya, ada ketidakcocokan antara data pribadi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik.
Bu Min. menyayangkan masalah tersebut masih ada pada warga di desa dan dusun. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa dan dusun untuk secepatnya melakukan pendataan lebih lanjut terkait warga yang layak menerima bantuan sosial.
“Karena kasihan kalau tidak segera kita bantu secara langsung. Mengingat, statusnya masih belum menjadi penerima bantuan. Nanti, Nur Jahirotul Mahiyah ini akan kami data secara langsung agar secepatnya mendapatkan bantuan yang layak.” ucap dia.
Sejatinya, masalah tersebut telah ditindaklanjuti sehingga data miliknya telah valid di bulan Oktober awal. Tetapi, berbarengan dengan penutupan pendataan DTKS. Alhasil, namanya masih tidak masuk DTKS di tahun ini.
Bu Min menjelaskan, Pemkab Gresik saat ini sudah ada bantuan untuk para penyandang disabilitas seperti ini lewat program PKH Inklusif.
“Jadi, dari Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sudah menyediakan program bantuan prioritas yaitu PKH Inklusif. Ini yang nantinya dapat diberikan kepada para Lansia dan penyandang disabilitas.”jelas dia.
Sedangkan Kadinsos Gresik Ummi Khoiroh mengatakan, pengusulan penerima PKH Inklusif akan dipercepat untuk menanggulangi masalah seperti ini. Ditambah, khusus penyandang disabilitas yang sudah terdata akan menerima bantuan rutin 4 kali dalam setahun.
“Di 2023 kita akan start lebih awal karena regulasinya sudah fix. Dan khusus yang disabilitas terdata akan mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp. 500 ribu dan sembako senilai Rp. 200 ribu. Insya Allah di bulan Maret nanti, sudah mulai terealisasi.” katanya.
Kadis Ummi juga meminta agar seluruh lembaga kemasyarakatan ikut andil dalam mengawal pendataan DTKS kali ini. Ini sangat penting agar kasus keterlambatan seperti Nur ini tidak terulang kembali.
“Kami juga meminta bantuan kepada seluruh jajaran pemerintah desa dan teman-teman pendamping agar warganya dapat terdata di DTKS. Agar dapat megakses berbagai macam bantuan sosial.” imbuhnya.
Menurut informasi, Nur Jahirotul Mahiyah mengidap Cerebral Parsy (Lumpuh Otak) sejak lahir. Penyakit tersebut menyebabkan Nur menjadi kehilangan kendali beberapa syaraf tubuh sehingga kesulitan untuk bergerak normal. Untuk membantu aktivitasnya, Nur harus menggunakan kursi roda.
Nur Jahirotul Mahiyah menurut penuturan ibunya bernama Paeni, sangat senang berkeliling dan menyapa para tetangga sekitar dengan antusias meskipun hanya duduk di kursi roda. Bahkan, Nur bisa pergi jah hingga ke desa-desa lain.
“Pengennya keluar rumah terus, dan berkumpul dengan orang lain. Meskipun tidak bisa jalan tapi bisa pakai kursi roda sendiri.” ungkap dia.