GRESIK, Berita Utama– Perempuan memiliki peran strategis di setiap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh organisasi perempuan dapat mengakses program-program yang ada, baik program daerah maupun nasional.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif dalam Forum Diskusi Kelompok Perempuan bertema “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif”, Selasa (25/11/2205)
“Semua organisasi perempuan di Gresik harus bisa mengakses program yang disediakan pemerintah. Baik itu program pemberdayaan, sosial, kesehatan, hingga program nasional. Kita ingin perempuan terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” tegas dia.
Wabup Alif kembali menekankan bahwa Pemkab Gresik telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) sehingga masyarakat tidak perlu bingung mengenai kartu BPJS Kesehatan.
“Cukup bawa KTP atau KK, sudah bisa mendapatkan layanan. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Pihaknya juga mengajak kelompok perempuan untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan sosial di Gresik. Dikatakan menyampaikan data bahwa sejak Januari hingga November terdapat 1.350 kasus perceraian, dengan faktor utama ekonomi, kemudian judi, dan KDRT. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, dan stabilitas sosial.
“Kelompok perempuan memiliki kekuatan besar dalam edukasi dan pemberdayaan keluarga. Karena itu, mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” tambahnya.
Secara umum, Wabup juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan, pelibatan aktif dalam proses pengambilan kebijakan seperti musrenbang, serta perluasan jejaring kolaborasi antar organisasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk gagasan, kritik, dan kolaborasi.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” tutupnya.

