GRESIK, Berita Utama– Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas usaha dan investasi, maka perlu memastikan bahwa program penanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP),
tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak tumpang tinggi, tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi program tersebut harus berhubung dengan kebutuhan real masyarakat dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik perusahaan.
Hal tersebut dikatakan Bupati Fandi Akhmad Yani dalam rapat paripurna yang dipimpin Mujid Riduan, Senin (16/11/2026) dengan agenda jawaban pemandangan umum (PU) atas tiga buah ranperda prakarsa Pemkab Gresik yakni Ranperda tentang penyelenggaraan pemerintah desa, ranperda tentang TJSLP dan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.
Melalui ranperda tentang penanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP), lanjut dia, Pemkab Gresik ingin membangun hubungan harmonisasi semakin baik antara dunia usaha, pemerintah, dan juga masyarakat
‘Disinilah pentingnya TJSLP atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. TJS LP harus kita pandang bukan semata sebagai kegiatan bantuan sosial aau kegiatan filantropi perusahaan. Lebih dari itu TJS LP merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola,”urai dia.
Selama ini, sambung Bupati Yani, pelaksanaan TJSLP telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat.
Program-program tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, pembangunan fasilitas sosial, konservasi lingkungan, nanaman mangrove, pengelolaan sampah, serta bantuan sosial masyarakat.
‘Namun seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas usaha dan investasi, kita perlu memastikan bahwa program TJSLP tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak tumpang tinggi, tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi program tersebut harus berhubung dengan kebutuhan real masyarakat dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik perusahaan,’tegas dia.
PERDA TJSLP, lanjut Yani, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga irama program TJSLP seiring dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. kebutuhan ril masyarakat dengan tetap memperhatikan karakteristik perusahaan.
“Kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota PRD
agar rencana kami menjadikan program TJSLP sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat kami wujudkan melalui kebijakan lebih teknis untuk memperkuat pendataan, pelaporan, monitoring, serta evaluasi yang agar pelaksanaan TJSLP lebih transparan, terarah, dan menciptakan manfaat nyata.
Terkait perda tentang perubahan atas perda pengaruh samaan gender.
Gender, lanjut dia, pengembangan sistem informasi gender dan anak siap-siap akan diarahkan sebagai basis data terpilih untuk mendukung perencanaan penganggaran dan evaluasi pembangunan.
Penguatan dilakukan melalui integrasi dan pemutakhiran data, serta peningkatan kapasitaspengelolaan pada perangkat daerah.
Dalam pelaksanaan anggaran responsif gender, pemerintah daerah akan memperkuat rReview dokumen perencanaan dan pengandaran responsif gender, pendampingan serta evaluasi oleh perangkat daerah terkait dengan dan inspektorat.
Ditambahkan, menyadari bahwa pembangunan Gersik tidak mungkin hanya mengandalkan program dan anggaran saja,
saja tetapi membutuhkan pemerintahan desa yang semakin kuat profesional dunia usaha yang tumbuh bersama di lingkungan masyarakat Gresik memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sekitarnya serta kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan dan menfaat secara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik
ini yang menjadi semangat mendasari
ketiga ranperda tersebut.
Melalui ranperda tentang penyelenggaraan pemerintah desa, lanjut dia, pihaknya ingin memastikan bahwa desa memiliki tata kelola pemerintahan yang semakin baik, aparatur yang semakin profesional, pelayanan yang semakin mudah,serta pengelolaan keuangan dan aset yang semakin tertib dan akuntabel.
“Sebab kami percaya bahwa kemajuan Kabupaten Gersik harus dimulai dari desa yang kuat,”jelas dia.
Bupati Yani sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan digitalisasi pelayanan desa harus dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing desa.
Pemerintah desa akan melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, sarana teknologi dan ketersediaan jaringan internet
Termasuk bagi desa-desa di wilayah Kepulauan Bawean dan juga disertai pelatihan dan pendampingan aparatur
Terkait kesejahteraan aparatur desa, sambung dia, pemerintah daerah telah melakukan simulasi kenaikan penghasilan tetap sebesar 2% setiap 2 tahun bagi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
serta pemberian tunjangan dan purna tugas satu kali pada akhir masa jabatan.
‘Hasil simulasi akan menjadi dasar penyusunan perubahan peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah,”jelas dia.
Ada pun pengaturan teknis pemilihan kepala desa akan ditindaklanjuti melalui peraturan kembali setelah PERDA ditetapkan. akan ditindaklanjuti melalui peraturan empati setelah perda ditetapkan
Sementara itu melalui perubahan ranperda tentang pengaruh samaan gender, kata Bupati Yani, Pemkab Gresik ingin memastikan bahwa pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang, semua kalangan, laki-laki dan perempuan, anak-anak, kelompok rentan, serta seluruh kapisan masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan
‘Bagi kami, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi juga tentang seberapa adil kebermanfaatan dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, kami memandang pembahasan bersama DPRD sebagai bagian yang sangat penting.
Berbagai pandangan kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan ruang bagi kita untuk menyempurnakan ketiga perda tersebut”,pungkas dia.
TJSLP Jadi Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah

Bupati membacakan jawaban PU fraksi atas tiga ranperda prakarsa Pemkab Gtesik
