Site icon Beritautama.co

Tenaga Pendamping Profesional Gelar Rakor Bersama, Ini Permintaan Pemkab Gresik

PERMINTAAN. Kepala DPMD Gresik, Abu Hassan ketika menyampaikan permintaan Pemkab Gresik dalam rakor TPP Kabupaten Gresik.

GRESIK, Berita Utama- Bupati dan Wakil Bupati Gresik sudah mencanangkan program yang luar biasa terutama untuk desa desa di Kabupaten Gresik.

“Hampir Rp 1 triliun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digulirkan ke desa. Baik untuk alokasi dana desa ( ADD), dana desa (DD), bantuan keuangan (BK) dan top down yang semua disalurkan ke desa, “ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik, Abu Hassan  dalam rapat koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Daerah, Rabu (15/2/2023).

Untuk itu, TPP Kabupaten Gresik diminta bisa memfasilitasi dan membantu program Bupati dan Wakil Bupati, utamanya dalam pemberdayaan masyarakat desa.Sebab, bahwa 3 prioritas dana desa (DD) di tahun 2023 ini.  Prioritas pertama adalah pemulihan ekonomi.

“Alhamdulillah, beberapa desa sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, baik itu berupa dibukanya lumbung pangan yang ada desa, dibukanya aset wisata desa maupun kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat, “terang dia.

Kedua, sambung Abu Hassan, DD harus bisa intervensi terhadap program program nasional yang menjadi prioritas desa. Disebutkan, nilai stunting dari angka 24 % sekarang tinggal 10,6 %, begitu juga angka kemiskinan dari 14 % sekarang menjadi 11%. 

Prioritas ketiga adalah mitigasi bencana.  Apalagi Kabupaten Gresik dilalui sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Surabaya.

“Alhamdulillah, banjir yang dulu sering meluap di tahun terakhir ini meskipun banjir namun dalam hitungan jam sudah surut kembali.  Bagaimana desa untuk bisa menciptakan mitigasi bencana. TPP harus bisa melakukan pendekatan dengan kepala desa. Mulai dari sosialisasi, menentukan lokasi titik kumpul, hingga evakuasi saat terjadi bencana, “katanya.

Ditambahkan, setiap desa di Kabupaten Gresik sudah dianggarkan untuk melindungi 100 orang pekerja rentan. Peran TPP wajib mengingatkan Kades dan perangkatnya.

 “Sudahkah 100 orang di tiap desa yang dilindungi BPJS ketenagakerjaan. Itu sudah disetorkan apa belum, “imbuh dia.

Abu Hassan berharap, TPP dapat memfasilitasi desa untuk memberdayakan BUMDes. Ini harus dikelola secara baik. Bagaimana UMKM yang ada di desa bisa berkolaborasi dihimpun dengan kekuatan yang ada di desa.

“Harapan besar Bupati dan Wakil Bupati adalah, bagaimana mensejahterakan masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Harapan lainnya bagaimana 21 status desa berkembang, di tahun 2023 ini harus maju hingga mentas menjadi desa mandiri, “urainya.

Sedangkan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) mengatakan, diperlukan peningkatan kapasitas pendamping. Ini diharapkan mampu mendorong desa menjadi desa Siap. Sesuai program prioritas Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

“Ada berbagai informasi teknologi yang harus diserap dan dipahami oleh kepala desa. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tugas TPP mengedukasi, memberikan masukan ataupun usulan kepada kepala desa, “terangnya.

Dikatakan, Pemkab Gresik senantiasa mendorong desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) nya. Ini bergantung kepada kepala desa. Selain itu, bagaimana meningkatkan 21 desa berkembang ini ke status maju lanjut ke desa mandiri.

“Desa mandiri tidak sekedar julukan pada administrasi. Namun mandiri secara riil artinya kepala desa dan perangkat dapat mengangkat potensi yang ada di desa, “pungkas dia.

Exit mobile version