GRESIK- beritautama.co– Perdebatan sengit berujung aksi walkout mewarnai sosialisasi pelebaran jalan Deandles yang dihadiri langsung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) di pendopo Kantor Kecamatan Manyar, Selasa (14/06/2022). Pemicunya, warga yang memiliki warung atau pedagang kaki lima (PKL) kecewa dengan tempat relokasi yang ditetapkan oleh Pemkab Gresik.
Awalnya, sosialisasi berlangsung lancar. Termasuk Gus Yani menyatakaan akan memberikan tempat yang baik untuk relokasi yang berada di Lapangan Manyar.
“Kami akan memberikan tempat yang baik bagi pedagang yang usahanya harus tergusur karena relokasi ini dan akan ditempatkan pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat banyak, “tegas Gus Yani.
Namun salah satu warga bernama Abdullah Syafi’i menyatakan tidak sepaham. Menurutnya, tempat relokasi yang ditetapkan Pemkab Gresik tersebut tidak strategis dan sepi pembeli. Selain itu peneranganya juga kurang sehingga mempengaruhi pembeli yang datang.
“Secara prinsip, kami setuju dengan pelebaran jalan. Tapi tolong dipikirkan atau ditinjau lagi untuk relokasi PKL. Lokasi yang disediakan oleh pemerintah kurang cukup strategis dan akan membuat Jalan Kota Gresik terlihat seperti kota mati,”ucap Abdullah Syafi’i dengan mantap.
Perdebatan sengit terjadi karena Bupati Gus Yani tetap dalam argumennya dan usulannya Abdullah Syafi’i tidak bisa diterima. Akhirnya, Abdullah Syafi’i berdiri dan mengajak warga lain untuk walk out. Alhasil, mereka berbondong-bondong walk out meskipun sebagain warga masih ada yang tetap bertahan mengikuti sosilisasi.
“Biarkan, biarkan saja,”cetus Bupati Gus Yani dengan nada agak tinggi melihat sebagian besar warga meninggalkan kursi dan melaukan walk out.
Warga yang masih bertahan tetap melanjutkan mengikuti sosialisasi hingga selesai. Bahkan, bupati berjanji relokasi PKL tidak dikenai biaya alias gratis.
“Tidak ada pungutan biaya bagi PKL yang terkena relokasi. Ini harus dilakukan karena berdasarkan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Proyek Strategi Nasional. Jalan Manyar Gresik termasuk kawasan ekonomi khusus atau KEK,” kata Gus Yani.
Ditambahkan, Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar dalam APBD Gresik tahun 2022 untuk mendukung percepatan pelebaran jalan nasional yang diperuntukkan bagi PKL yang terkenal relokasi.
Sementara PPK BBPJN VIII Jawa Timur, Sentot Wijayanto menyatakan proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan sepanjang 3,7 Km membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 miliar.
“Jalan yang semulanya hanya 2 lajur akan menjadi 4 lajur yang mana dibagi menjadi 7,5 meter untuk satu jalur dan 3 meter untuk akses pejalan kaki,”jelasnya.
Pemerintah berharap agar proyek pelebaran bisa dimulai pada tahun 2022 ini secara bertahap. Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan penetapan relokasi akan diajak diskusi kembali melalui desa. mg1
