BOJONEGORO – Beritautama.co – Program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Hal ini ditunjukkan dengan sinergisitas Pemkab Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro dalam sinkronisasi data angka kemiskinan ekstrem.
Rapat sinkronisasi data angka kemiskinan diselenggarakan di Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (07/07/2022) kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah, Asisten Pemerintah Bojonegoro, kepala OPD terkait, pimpinan DPRD Bojonegoro, serta Komisi C DPRD.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah menegaskan, tidak ada perubahan data di masyarakat setelah muncul angka kemiskinan di Bojonegoro oleh Badan Statistik Nasional (BPN). Bahkan, pendataan mandiri yang dilaksanakan mulai Januari 2022 berdasarkan nama dan alamat untuk identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan.
“BPS merupakan lembaga independen milik pemerintah, adanya pendataan mandiri yang dilakukan Pemkab Bojonegoro justru meluruskan stigma yang tidak benar di masyarakat,” tegasnya.
Di mana, lanjut Bupati Anna, pendataan yang dilakukan BPN adalah secara random, sehingga dengan data yang berbasis nama dan alamat bisa lebih tepat dalam memberikan program pengentasan kemiskinan.
“Sebagai kepala daerah, saya mendapat tugas melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran, menetapkan program dan kegiatan pada RKPD dan memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat,” tandasnya.
Bupati Anna menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro telah melakukan serangkaian program prioritas yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Yakni yang bersifat meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan alokasi anggaran Rp1,144 triliun.
Dia menjelaskan, program untuk mengurangi beban pengeluaran di antaranya beasiswa scientistdengan alokasi untuk 581 mahasiswa, beasiswa dua sarjana per desa untuk 1.803 mahasiswa, dan beasiswa penyelesaian tugas akhir untuk 2.000 mahasiswa.
Kemudian, lanjutnya, DAK MA untuk 56 lembaga/8.581 siswa, santunan duka untuk 7.500 jiwa, UHC/sharing JKN untuk 477.755 jiwa, BPNT daerah untuk 6.123 KPM bansos, asistensi penyandang disabilitas untuk 200 orang, bansos anak yatim dan anak telantar nonpanti untuk 7.288 anak, bantuan untuk orang sakit menahun dengan sasaran 1.000 orang, Rantang Kasihmoe (bantuan permakanan lansia miskin) untuk 3.630 lansia, perbaikan atap, lantai, dan dinding (Aladin) untuk 6.000 unit, serta penyediaan air bersih pembangunan jamban sehat (ODF) untuk 3.605 rumah tangga sasaran.
Lalu, imbuhnya, peningkatan pendapatan program petani mandiri (PPM) untuk sasaran 561 poktan, bantuan stimulan BUMDes untuk 15 BUMDes, program 100.000 lapangan kerja baru untuk pelatihan kerja 80 orang, job fair 200 orang, pelatihan kewirausahaan 40 orang.
“Meningkatkan konektivitas antarwilayah BKD jalan poros desa untuk 154 desa PJU lintas kecamatan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan, sebagai lembaga legislatif, pihaknya mengapresiasi langkah maupun program yang dilakukan pemkab dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro.
Menurutnya, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro merilis data angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami peningkatan, namun sangat penting untuk menyinkronisasi data tersebut.
“Mari kita mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang menghambat percepatan penanganan angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan berbagai program yang telah disiapkan dan dilakukan oleh pemkab, diharapkan angka kemiskinan di Bojonegoro semakin menurun. (han/zar)
