GRESIK – Beritautama.co – Kemiskinan merupakan fenomena kompleks akibat dari berbagai aspek, di antaranya rendahnya produktivitas, pendapatan, pendidikan, serta sedikitnya tabungan dan investasi. Kabupaten Gresik saat ini memang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di atas Jawa Timur dan pusat. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan seminar nasional dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2022 yang mengangkat tema besar Kemiskinan Ekstrem 2022 di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (16/03/2022).
“Akan tetapi, kami tidak akan menyerah, bersama-sama bersatu padu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut,” ujar dia.
Secara dasar, kata Bu Min, kriteria penentuan batas dari kemiskinan dari yang ditetapkan. Garis Kemiskinan (GK) di Jatim sebesar Rp 429.133,- per kapita sebulan. Sedangkan di Kabupaten Gresik ditetapkan di atas Rp500.000 per bulan.
Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
“Perbedaan GK ini menjadi salah satu sebab, mengapa angka kemiskinan di Gresik tinggi. Tetapi, ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak bekerja keras. Karena sudah menjadi target dari Pak Bupati dan saya di Pemkab Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit,” ungkap dia.
Berbagai strategi yang dilakukan Pemkab Gresik dengan langkah awal yang dilakukan adalah update database untuk meningkatkan akurasi data, setelah itu dilakukan berbagai program dengan tujuan pemberdayaan UMKM lewat pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha. Di samping itu ada pemberian bantuan berupa PKH Inklusi di mana penerimanya adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dari pusat serta PKH lansia dari Provinsi Jatim.
Sedangkan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, usaha-usaha dalam pengentasan kemiskinan perlu disinergi dengan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini adalah dengan mengutamakan pemberdayaan dibandingkan dengan charity.
“Kalau pendekatan kita adalah charity murni, maka hal ini tidak akan bisa dilakukan lantaran keterbatasan anggaran yang ada. Maka kita harus mengombinasikan penggunaan bansos dengan pemberdayaan,” terang Emil.
Dalam kesempatan ini, narasumber yang hadir seperti Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Bupati Lamongan Yuhronul Efendi, Perwakilan Bappeprov Jatim, serta unsur akademisi dari Dosen FEB Unair, Imron Mawardi saling sharing mengenai berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah masing-masing, harapannya adalah tiap daerah bisa mengetahui dan menerapkan strategi daerah lain yang dirasa bisa membantu usaha-usaha penurunan kemiskinan.
