GRESIK, Berita Utama- Setelah mendengarkan aspirasi dari konstituennya selama melaksanakan kegiatan reses, seluruh anggota DPRD Gresik melaporkan ke fraksi masing-masing untuk dijadikan laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025 dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, Rabu (01/10/2025)
Seluruh anggota dewan sepakat laporan hasil reses langsung diserahkan ke pimpinan DPRD Gresik tanpa dibacakan secara terbuka dalam rapat paripurna internal.
H Husnul Aqib yang menjadi perwakilan F-PKB DPRD Gresik menjelaskan, ada berbagai aspirasi dari konstituen PKB dalam reses yang dikelompokkan dalam urusan wajib pemerintah di pelayanan dasar, urusuan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan.
“Dalam urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan, masih banyaknya guru-guru ngaji yang belum tersapa program peningkatan kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah. Ini terjadi di Kecamatan Dukun,”jelas dia.
Untuk itu, pihaknya meminta peningkatan kesejahteraan guru TPQ dan madrasah Diniyah (MADIN) dalam bentuk pemberian insentif dan beasiswa strata 1 (S1) harus dilakukan update data secara berkala.
Selain itu, sekolah-sekolah tingkat SD Negri masih banyak yang belum memenuhi kelayakan sarana pendidikan karena ruang kelas yang
bangunannya lapuk sehingga butuh concern Pemerintah Daerah.
“Seperti di UPT SDN 198 Glindah Kecamatan Kedamean,” imbuh dia.
Keluhan pungutan disekolah-sekolah Negeri masih menjadi endapan problem
yang tiap tahun pembelajaran terjadi. Untuk itu, sambung dia, Pemerintah Daerah perlu menyusun rasio kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di setiap tahun pembelajaran di tiap jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat ditiap penyelenggara layanan pendidikan.
“Stigma sekolah favorit yang berbiaya mahal harusnya sudah tidak ada lagi karena sekolah “plat merah” kualitasnya merata. Kondisi ini terjadi disekolah Negri di wilayah kecamatan Gresik dan kecamatan Kebomas,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Gresik ini.
Kepastian dukungan Pemerintah Daerah dalam program peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan swasta, sambung Aqib, belum terlihat masterplan-nya, belum adanya arus utama anggaran daerah atas layanan pendidikan milik masyarakat menyebabkan masih banyaknya kendala terjadi di Madrasah-madrasah baik Ibtidaiyah maupun Tsanawiyah. (MI dan Mts)
“Sebagaimana yang dikeluhkan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP.Ma’arif NU) di kecamatan Sidayu dan Ujung Pangkah,” ulas dia.
Di bidang sosial, sambung Husnul Aqib,
program Bedah Rumah; target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setiap tahunnya harus disusun berdasarkan skala penuntasan.
“Pemerintah daerah harus menyebutkan target intervensi program secara kuantitatif , khususnya di wilayah pasca bencana alam maupun non alam. Kenyataan masih banyak rumah-rumah warga yang sudah diusulkan pemerintah desa belum terealisasi program bedah rumah terjadi di desa-desa di kecamatan Benjeng,”tukas dia
Di bidang kesehatan, kata Husnul Aqib, buruknya pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit umum Daerah (RSUD) Umar Mas’ud jadi keluhan sebagian besar warga Pulau Bawean.
“Warga mengeluhkan atas minimnya
tenaga medis dan selalu dilakukan rujukan dengan alasan tenaga medis yang tidak mencukupi di rumah sakit SEHATI di
Desa Slempit Kecamatan Kedamean,”cetus dia.
Termasuk keluhan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena banyak jalan yang perlu dilakukan perawatan, jalan yanh belum ada penerangan jalan umum (PJU), normalisasi anak sungai Kali Lamong agar bisa memotivasi banjir hingga perbaikan drainase yang menyebabkan banjir.
“Ada keluhan di bidang ketenagakerjaan dimana serapan tenaga kerja lokal belum maksimal, permasalahan sampah hingga Satgas Anti Jaring Trawl harus dibentuk di semua wilayah pesisir di Kabupaten Gresik,” pungkas dia.