GRESIK, Berita Utama– Kalangan DPRD Gresik meminta Pemkab Gresik melalui Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum untuk mencari solusi dan melakukan kajian yang terbaik bagi pasien hemodialisa (HD) atau cuci darah paska berakhirnya kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RS Petrokimia Gresik (RSPG) meskipun ada kebijakan pasien masih bisa cuci darah hingga 31 Desember 2026. Sebab, nasib mereka di tahun depan masih belum jelas.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifuddin mengatakan pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik untuk mencarikan solusinya. Sebab, RSUD Ibnu Sina memiliki 10 mesin hemodialisa baru yang berasal dari pemerintah pusat. Namun, sumberdaya manusia (SDM) yang mengoperasikan tidak ada.
” Untuk SDM ini, tidak bisa asal nakes. Selain nakes khusus yang telah memiliki ketrampilan dan sertifikasi, juga ada soal peraturan Kemendagri yakni moratorium untuk nakes di pemerintahan,” ucapnya dengan nada serius, Selasa (22/09/2026)
Saat ini, RSUD Ibnu Sina sedang koordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Gresik untuk melakukan telaah. Apakah bisa rekrut tenaga kesehatan dalam kondisi darurat.
“Ini kan kondisi darurat untuk kemanusiaan. Lakukan telaah dulu untuk meminta fatwa hukum ke Kemendagri,”papar dia.
Sebab, ada opsi lain yakni perawat di RSPG untuk hemodialisa dialihkan ke RSUD Ibnu Sina atau buka rekrutmen secara umum jika nakes di RSPG sudah tidak difungsikan lagi.
“‘Nah, ini yang saya belum mengetahui aturannya seperti apa di RSPG. Mungkin, kalau sesama rumah sakit milik pemerintah daerah lebih mudah di BKO. Tapi, masalahnya, ini Negera dengan swasta,”cetus dia.
Sebelumnya, DPRD Gresik secara kelembagaan juga berkirim surat ke Kementerian terkait untuk meminta solusi terkait pasien hemodialisa tersebut. Terlepas dari polemik penyebab pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSPG, surat dari DPRD Gresik untuk memperjuangkan nasib pasien.
“Jadi, kita memikirkan sisi kemanusiaan dari pasien hemodialisa,”tegas Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir.
Sebetulnya, RSUD Ibnu Sina memiliki 10 mesin hemodialisa baru. Bahkan ruangan hingga tempat tidur sudah siap sejak awal tahun lalu. Jika beroperasi, setidaknya bisa menampung hingga 60 pasien.
Saat ini, layanan HD di rumah sakit pelat merah itu ada 28 mesin yang per harinya beroperasi dua shift.
Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dr Soni kepada awak media membenarkan bahwa layanan HD direncanakan ditambah. Namun rencana itu memang belum bisa berjalan mulus karena terkendala pemenuhan SDM.
“ SDM untuk HD itu khusus,” ucapnya.
Jika tambahan itu terealisasi, RS tipe B itu bisa memiliki 38 mesin HD. Tambahan mesin itu masih bisa dimaksimalkan. Dengan mesin yang tersedia bisa beroperasi tiga shift. Jika itu terjadi, estimasi bisa menampung hingga 150 pasien baru.
“Kalau 38 mesin dengan operasi tiga shift setidaknya butuh 18 SDM,” pungkas dia.